JAKARTA, DISWAY.ID-- Menanggapi perkembangan nasib pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Mehrtens yang disandera oleh Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB), Dewan Gereja Papua Barat menyerukan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan operasi militer di Nduga.
Dewan Gereja Papua Barat pun berharap pemerintah Indonesia mengupayakan dialog dengan KKB untuk membebaskan Pilot tersebut.
BACA JUGA:Semarak Parade Karnaval Pukau Pengunjung Jakarta Fair 2023, Ada Berbagai Macam Hiburan
Hal tersebut diungkapkan oleh Pdt. Benny Giay selaku Moderator Dewan Gereja Papua yang juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, penculikan Pilot Philips Mehrtens ini terjadi pada 7 Februari 2023 lalu oleh KKB pimpinan Egianus Kagoya.
BACA JUGA:Modus Penipuan Like dan Subscribe Terjadi Lagi, Kerugian Capai Rp. 48 juta
“Egianus Kagoya bisa saja menembak Pilot. Untuk menghentikan hal itu pemerintah Indonesia harus mengambil pendekatan damai,” ujar Benny Giay, seperti dikutip dari lama Suara Papua, Rabu 21 Juni 2023.
“Kami meminta Presiden menarik mundur militer dan mengizinkan gereja untuk masuk dan berdialog dengan KKB guna membebaskan pilot tersebut,” tambahnya.
“Kami tahu bahwa pemimpin KKB telah mengusulkan semacam pembicaraan damai, tetapi pemerintah Indonesia belum menanggapi, dan kami menanyakan hal ini melalui surat kami. KKB telah mengusulkan pembicaraan damai, jadi mengapa Anda (Jokowi) tidak menerimannya?” jelas Benny Giay.
BACA JUGA:Denny Indrayana Sebut Anies Baswedan Akan Dilaporkan ke KPK, Tim 8 : Jangan Sampai Terjadi
Sementara itu, proses negosiasi dalam pembebasan Pilot Susi Air ini juga sudah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahwa masih berhati-hati dalam negatasi krisis tersebut.
“Kami masih prioritaskan (negosiasi) yang dilakukan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pj Bupati di sana,” ungkap Laksamana Yudo pada 7 Juni 2023 lalu.
BACA JUGA:Dahsyatnya Keutamaan Puasa Arafah Diungkap Ustaz Khalid Basalamah, Ganjarannya Hapus Dosa
“Jika kami memprioritaskan operasi dengan militer, tentu saja aka nada banyak dampak negative bagi keamanan masyarakat,” imbuhnya.