JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Harun Masiku.
Penasihat Hukum dari Hasto Kristiyanto sekaligus politikus PDIP Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa persoalan ini selalu dinaikan di saat tahun politik.
"Kita mempunyai grafik sekjen menyampaikan kritik pada hasil pilpres kemarin, isu ini selalu dinaikin," ungkap Ronny kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 10 Juni 2024.
BACA JUGA:Komandan Pasukan Israel Tewas dalam Operasi Arnon Pembebasan Sandera di Nuseirat
Adapun, Ronny menunjukkan grafik saat isu yang menyeret nama Hasto muncul ke publik.
"Kita liat bulan april pendaftaran pengumuman, kemudian bulan September ini ketika ada di Museum Fatahilah, bulan Oktobrt ketika ada putusn MK. Kemudian ada pendaftan saudara Gibran. Kemudian November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman dan beberapa aktivis," ungkap Ronny.
"Bulan Desember ketika masa kampanye. Kemudian bulan Januari ketika kita memyampaukan adanya abuse of power dugaan mobilisasi aparat, TSM. Kemudian di Bulan Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai naik, dinaikkan," lanjutnya.
BACA JUGA:Bahaya Gondongan pada Anak, Dokter Spesialis Anak: Picu Komplikasi hingga Kehilangan Pendengaran
BACA JUGA:Warga Panik Sampai Mengungsi, Kebocoran Pipa di Terminal BBM Tuban Ditangani Cepat
Lebih lanjut, Ronny juga menyinggung, bahwa Hasto dipanggil oleh aparat lembaga penegak hukum secara berturut-turut.
"Minggu kemarin dari Kepolsian, kemudian dihari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di Kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PDIP akan dipanggil di KPK," pungkas Ronny.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat buronan Harun Masiku.
BACA JUGA:PPDB Jakarta Dibuka Hari Ini, Disdik DKI: Gak Usah Panik dan Ikuti PPDB Sesuai Jadwalnya