JAKARTA, DISWAY.ID - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti vonis Pengadilan Negeri Stabat mengomentari vonis bebas mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus kerangkeng manusia.
PN Stabat diketahui memvonis bebas Terbit Rencana Perangin Angin dalam sidang kasus TPPO pada Senin kemarin, 8 Juli 2024 kemarin.
BACA JUGA:Eks Bupati Langkat Divonis Bebas dalam Kasus Kerangkeng Manusia, Kok Bisa?
BACA JUGA:KPK Menyita Uang Rp 22 Miliar dari Mantan Bupati Langkat dalam Kasus Gratifikasi
LPSK amat menyayangkan vonis itu karena tak memenuhi rasa keadilan untuk korban.
"Atas vonis bebas tersebut, rasa keadilan korban dapat tercederai serta dampaknya pemenuhan hak keadilan bagi korban atas restitusi saat ini tidak dapat terpenuhi," kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan resminya pada Rabu, 10 Juli 2024.
Achmadi menyebut korban TPPO Terbit Perangin Angin telah menderita selama tindak pidana itu. Korban mengalami secara fisik, psikis, dan kerugian ekonomi.
Oleh karena itu, LPSK mendorong kejaksaan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
"Termasuk substansi mengenai permohonan restitusi korban sebagai salah satu materi pokok dalam memori kasasinya," ujar Achmadi.
Meski putusan itu jauh dari harapan korban, LPSK yakin vonis PN Stabat yang membebaskan Terbit masih bisa diupayakan untuk memenuhi rasa keadilan. Untuk itu, aparat penegak hukum wajib memperjuangkan keadilan bagi saksi atau korban dalam TPPO dan kasus lainnya yang merendahkan martabat kemanusiaan.
BACA JUGA:Seorang Polisi Pangkat Aipda Diduga Bekingi Judi Togel, Jaringan Judi di Langkat Dibongkar TNI AD
BACA JUGA:Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat, 5 Oknum TNI Ditahan
Selain itu, Achmadi menyebut LPSK menghormati proses hukum yang telah berjalan sejak tahapan penyidikan hingga proses persidangan.
"LPSK juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para saksi atau korban yang hingga akhir persidangan memiliki keteguhan untuk berani bersaksi dan berjuang menegakkan dan meraih keadilan," kata dia.
Sebagai informasi, kasus kerangkeng manusia ini terbongkar setelah Terbit Rencana Perangin Angin terjerat kasus korupsi pada 2021 silam.