JAKARTA, DISWAY.ID-- Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan komitmennya dalam mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Hal itu berkaitan dengan pencapaian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI Jakarta dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
BACA JUGA:Pemprov DKI Jakarta Berikan Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
BACA JUGA:DPRD Dorong Pemprov DKI Segera Perbaiki Kubah Masjid JIC yang Terbakar, Urusan Polisi Sudah Selesai
Pj. Gubernur Heru menyampaikan komitmen tersebut dalam Rapat Paripuna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, pada 29 Juli 2024.
Pemprov DKI Jakarta meraih predikat WTP untuk ketujuh ķalinya secara berturut-turut sejak 2017.
Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Heru mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan seluruh fraksi DPRD terhadap perolehan predikat WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.
BACA JUGA:Pemprov DKI Raih WTP dari BPK RI, DPRD: Prestasi Kita Bersama
BACA JUGA:Mantap! Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut dari BPK
"Pencapaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ucapnya.
Opini WTP ini diperoleh atas optimalisasi realisasi dan keberhasilan melebihi target pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2023. Heru menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara profesional.
"Predikat WTP ini saya persembahkan kepada segenap masyarakat dan stakeholders sebagai wujud kesungguhan jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel," katanya.
Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 terealisasi mencapai Rp 71,07 triliun, atau 100,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan sebesar Rp 70,66 triliun.
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono -Pemprov DKI-
Terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Pendapatan Transfer, dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah.