JAKARTA, DISWAY.ID - Program pendidikan tahun 2025 terancam tak optimal.
Pasalnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pagu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menurun dibanding APBN 2024.
Jika sebelumnya APBN 2024 untuk Kemdikbudristek sebesar Rp98,9 triliun, kini dianggarkan menjadi Rp83,3 triliun.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa anggaran pendidikan di Indonesia sudah cukup besar.
Namun, alokasi untuk akses dan kualitas pendidikan masih belum dapat dikatakan berhasil.
Menurut Ubaid, bukan masalah berapa besar anggaran yang dikelola oleh Kemendikbudristek.
"Bukan soal 12 persen atau berapa persen yang harus di-handle Kemendikbud, tapi harus jelas untuk apa? Jangan seperti sekarang nggak jelas alokasinya untuk akses dan kualitas pendidikan, sekarang hanya dihabiskan untuk belanja pegawai," tutur Ubaid ketika dihubungi Disway, 31 Agustus 2024.
Hal ini disebabkan pemerintah belum memiliki prioritas dalam bidang pendidikan sehingga banyak program yang menyunat anggaran pendidikan.
BACA JUGA:Menhub Budi Karya Usul Tambahan Anggaran Rp 7,68 Triliun pada 2025
"Saat ini masih nggak jelas prioritasnya, akibatnya banyak program-program nggak jelas yang menyunat anggaran pendidikan," tandasnya.
Ia pun menyebutkan beberapa program di luar pendidikan yang ikut menikmati anggaran 20 persen untuk sektor pendidikan tersebut.
"Seperti makan bergizi gratis itu menyunat Rp71 triliun anggaran pendidikan. Mestinya nggak boleh menurut UU Sisdiknas," sebutnya.
BACA JUGA:Kemenperin Sukses Optimalkan Anggaran 98.65 Persen di 2023
Menurutnya, anggaran Rp71 triliun tersebut apabila digunakan dengan benar pada sektor pendidikan bisa mendukung praktik sekolah gratis sejak SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta.