JAKARTA, DISWAY.ID -- Panitia Khusus (Pansus) haji membeberkan hasil investigasinya terkait dengan penyelenggaraan haji 2024 dalam rapat paripurna terakhir periode 2019-2024, Senin, 30 September 2024.
Hasilnya, ada 9 pelanggaran yang ditemukan oleh Pansus haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Kesimpulan dan rekomendasi Pansus Haji 2024 itu diberikan oleh Ketua Pansus Haji 2024 Nusron Wahid dan diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani sebagai pimpinan rapat.
BACA JUGA:Momen Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Disumpah WNI di KBRI Belgia: Saya Siap Bela Timnas Indonesia
Berikut 9 pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024:
1. Kelembagaan
Dalam hal ini, Pansus haji menemukan bahwa Kementerian Agama RI memiliki peran dobel dalam penyelenggaraan pemilu yakni sebagai regulator dan operator.
Sementara dalam pelaksanaan haji di Arab Saudi tidak lagi menggunakan pendekatan government to government akan tetapi berubah menjadi government to bisnis.
Sehingga pelayanannya diberikan kepada pihak Syarikah dengan menggunakan kerangka bisnis.
BACA JUGA:Pencapaian Perjalanan 79 Tahun, KAI Berhasil Selesaikan LRT Jabodebek hingga Kereta Cepat Whoosh
BACA JUGA:Peringati 5 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi, ICW sebut KPK Kian Melemah
2. Kebijakan
Dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriyah/2024, Pansus menemukan dugaan ketidakpatuhan terhadap Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
Pasal ini mengatur terkait alokasi kuota yang ditetapkan kuota haji khusus sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.