JAKARTA, DISWAY.ID -- Hingga saat ini, kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2021-2023 lalu.
Bahkan, hingga saat ini daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Bahkan berdasarkan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari Bank Indonesia untuk Oktober 2024, komponen 'Penghasilan Saat Ini; menurun dari 122,4 di bulan sebelumnya menjadi 117,9.
BACA JUGA:5.383 Siswa Terpaksa Belajar Darurat Imbas Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki
BACA JUGA:Cek Jadwal Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Peserta Jangan Sampai Lupa!
Selain itu, komponen "Ketersediaan Lapangan Kerja" turun dari 108,2 menjadi 104,7, dan "Pembelian Barang Tahan Lama" turun dari 111,0 ke 107,0.
Oleh karena inilah, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa rencana pengalihan subsidi BBM dan listrik ke bantuan langsung tunai (BLT) justru berisiko besar jika dilaksanakan saat ini, terutama karena kondisi ekonomi yang belum stabil dan daya beli masyarakat yang masih rapuh.
"BLT yang diberikan pemerintah biasanya hanya menutup sebagian kecil dari kenaikan biaya hidup, terutama jika inflasi melonjak,"j elas Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Selasa 12 November 2024.
BACA JUGA:Materi dan Kisi-Kisi Seleksi PPPK Teknis 2024, Peserta Wajib Tahu!
Achmad menambahkan, masyarakat kelas menengah-bawah, yang penghasilannya pas-pasan, akan merasa tertekan karena BLT yang mereka terima mungkin tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.
Selain itu, Achmad melanjutkan, kebijakan yang menyebabkan kenaikan harga BBM sering kali mendapat reaksi keras dari masyarakat. Jika pengalihan subsidi dilakukan saat ini, ada risiko ketidakpuasan sosial yang lebih besar, terutama dari kelas menengah yang merasa terabaikan.
Tidak hanya itu, jika penyaluran BLT tidak berjalan lancar atau terjadi kebocoran, ketidakpuasan publik akan meningkat, maka hal itu juga berpotensi untuk menimbulkan ketidakstabilan sosial.
"Kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi akan merasa tertekan dengan kenaikan harga BBM yang langsung mempengaruhi pengeluaran rumah tangga mereka," ucap Achmad.
BACA JUGA:Wakil Ketua DPR RI Tegaskan Revisi UU DKJ Bukan Titipan Siapapun