JAKARTA, DISWAY.ID - Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 12% mulai tahun 2025 menjadi pro dan kontra di masyarakat.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen mulai 1 Januari 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut aturan itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
BACA JUGA:INDEF Tanggapi Kebijakan Sri Mulyani Soal Pro Kontra PPN 12 Persen
Sri Mulyani mengakui hal itu menimbulkan pro dan kontra.
“Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam waktu itu banyak pro kontra. Karena ini kan bapak ibu sekalian pintar-pintar, jadi udah tau kita debat begitu tapi ditaruh di konteks hari ini kan jadi lain lagi. Tadi waktu dijajarkan dengan ekonomi lagi melemah kok naikin PPN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
BACA JUGA:PPN 12 Persen Mulai Berlaku 1 Januari 2025, Sektor Apa Saja?
Sri Mulyani menyebut penerapan PPN 12 persen mulai 2025 itu sudah melalui pembahasan yang panjang dengan DPR RI.
Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa memang kebijakan ini harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Saya setuju bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita buat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan bahkan makanan pokok waktu itu debatnya panjang di sini,” katanya.
BACA JUGA:Wah! Bangun Rumah Mandiri Bakal Kena Pajak PPn 2,4%, Ekonom Senior INDEF Angkat Bicara
Sri Mulyani menambahkan pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons dalam episode global crisis financial.
Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen sejak 1 April 2022.
BACA JUGA:Kementerian PPN/Bappenas: Persiapkan SDM Indonesia di Saat Gema Transisi Energi Tak Bisa Ujug-ujug
Lalu, kembali dinaikkan menjadi sebesar 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.