"Nanti KPU akan print (pemilih TMS) kemudian sampailah print out ini ke teman-teman di tingkatan KPPS. Maka dalam konteks ini kita punya kewaspadaan tinggi memastikan data yang ada di si dalih yang sudah ditandai itu yang sudah di print itu, sesuai dengan data si dalihnya, sesuai juga dengan data hasil pengawasannya jajaran pengawas pemilu," papar Lolly.
Sementara Anggota Bawaslu Puadi mengatakan penyamaan persepsi dan pemahaman terkait regulasi sangat penting dimiliki pengawas pemilu. Dia ingin pemahaman soal regulasi kepemiluan sampai ke pengawas pemilu adhoc hingga ke PTPS.
BACA JUGA: Jelang Pemilihan 2024 Bagja Minta Bawaslu Daerah Hati-hati dalam Membuat Keputusan
Dia juga turut mewanti-wanti jajarannya untuk mengantisipasi terjadinya politik uang dan kampanye terselubung di masa tenang. Selain itu, Puadi juga meminta antisipasi potensi intimidasi kepada pemilih dan pengawas pemilu.
"Saya mengharapkan antisipasinya. Harus adanya koordinasi antara sesama penyelenggara manakala ada potensi-potensi tersebut," tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.
Sementara Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan untuk bekerja sebagai tim bukan secara sendiri-sendiri. "Mari saya ajak kita semua membiasakan melakukan hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa," kata dia.
Terkait pengawasan logistik, Herwyn berharap jajarannya melaksanakan tugas pengawasan logistik dengan baik.
“Jangan sampai ada kekurangan logistik tertentu misalnya surat suara yang sampai pada hari h-nya tidak ada yang bisa berakibat pemungutan suara atau perlengkapan logistik yang lain yang bisa tertundanya penghitungan suara " kata Herwyn.
Di tempat sama Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak para pengawas pemilu meneguhkan komitmennya menjaga dan merawat keadilan Pemilihan 2024. Dia meminta jajaran untuk bekerja dengan maksimal sebagai bentuk tanggung jawab serta menunjukkan kepada masyarakat kehadiran Bawaslu.
"Bawaslu sedang menanggung beban sejarah menorehkan konsolidasi demokrasi, dengan membangun moral kita. Ayo kita komitmen bersama-sama," cetusnya.
Totok menyerukan kepada seluruh pengawas pemilu hingga PTPS untuk teguh dan berani dalam melaksanakan tugas. Pasalnya pengawas pemilu itu bekerja atas nama undang-undang.
Selain itu Totok juga menyinggung adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 136/PUU-XXII/2024 terkait sanksi bagi TNI/Polri dan pejabat daerah yang terlibat dalam prsktik politik yang menguntungkan atau merugikan paslon.
BACA JUGA: Jelang Pemilihan 2024 Bagja Minta Bawaslu Daerah Hati-hati dalam Membuat Keputusan
Dia memandang putusan ini berarti Bawaslu mendapat tanggung jawab sejarah dalam rangka konsolidasi demokrasi.
"MK memberikan keputusan yang sangat luar biasa, TNI Polri bisa dipidana. Satu-satunya pintu ruangnya hanya ada di Bawaslu tidak ada pintu lain untuk penegakan pidana selain di bawah Bawaslu," papar Totok.
Sebagai informasi, Konsolnas ini dihadiri oleh pejabat tinggi Bawaslu seperti Sekjend Bawaslu Ichsan Fuady. Adapun peserta konsolnas ini merupakan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota.