Selanjutnya ada kasus PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang menempati posisi kelima dengan kerugian negara sebesar Rp 37,8 triliun akibat korupsi.
6. Kasus ASABRI (Rp22,7 Triliun)
Korupsi dana investasi di Asabri juga turut merugikan negara dengan total kerugian mencapai Rp22,7 triliun.
7. Kasus PT Jiwasraya (Rp16,8 Triliun)
Kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar Rp16,81 Triliun karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memanipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi perusahaan.
BACA JUGA:Peran 2 Tersangka Baru Korupsi BBM Pertamina Diungkap Kejagung
Korupsi ini tentunya melanggar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas.
8. PT Musim Mas (Rp12 Triliun)
Kejagung menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, termasuk PT Musim Mas Group sebagai tersangka korupsi izin ekspor minyak sawit mentah pada 16 Juni 2023.
Dalam putusannya, majelis hakim menilai para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun.
9. Korupsi Garuda Indonesia (Rp9,37 Triliun)
Kasus ini menyeret Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang terlibat dalam korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.
BACA JUGA:Tak Kooperatif, Dua Tersangka Baru Dugaan Kasus Korupsi Pertamina Dijemput Paksa!
Akibat perbuatan Emirsyah ini, total kerugian negara melalui PT Garuda Indonesia ini mencapai Rp9,37 triliun.
10. Korupsi BTS Kominfo (Rp8 Triliun)
Posisi terakhir klasemen sementara dipegang oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika).
Diketahui, kasus ini merupakan tindak pidana korupsi terkait pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menjadi salah satu kasus besar dan terungkap di tahun 2023 dengan total kerugian mencapai Rp8 triliun.
11. Korupsi Bank Century (Rp7 Triliun)
Kasus korupsi Bank Century berkaitan dengan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebagai dana talangan untuk menyelamatkan sistem keuangan yang justru merugikan negara Rp689,39 miliar.