JAKARTA, DISWAY.ID -- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa berbagai sektor industri di Indonesia beberapa waktu ini telah menjadi hal yang patut untuk dikhawatirkan.
Pasalnya, gelombang PHK ini bukan hanya sekadar akibat dari tekanan ekonomi global, tetapi juga mencerminkan kelemahan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan ekonomi dan teknologi.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik dan Ekonomi I Dosen FEB UPNVJ I Eks-OECD Advisor for Indonesia, Freesca Syafitri, krisis PHK massal di Indonesia sendiri memiliki akar yang dalam, mulai dari ketidakpastian kebijakan pemerintah, lemahnya daya beli masyarakat, hingga perubahan struktural dalam industri akibat digitalisasi.
BACA JUGA:BLUNDER! Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Sampai Oktober Dinilai Ancam Pertumbuhan Ekonomi
BACA JUGA:Langganan Jurnal Ilmiah Dibatasi Imbas Efisiensi Anggaran, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk PTN
"Dari segi kebijakan, pemerintah terlihat kurang sigap dalam menghadapi gelombang PHK. Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya digadang-gadang sebagai solusi untuk menarik investasi justru mempermudah perusahaan dalam melakukan PHK dengan aturan pesangon yang lebih rendah dan fleksibilitas kontrak yang lebih longgar," jelas Freeca ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 8 Maret 2025.
Selain itu, Freeca menambahkan, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan signifikan, yang pada akhirnya memperburuk krisis PHK.
Ditambah lagi, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami perlambatan.
Hal ini juga terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang 2024 hanya mencapai 4,94 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen.
BACA JUGA:Sandang Gelar Profesor Tsinghua University China, Wamen Stella Christie Luruskan Makna #KaburAjaDulu
BACA JUGA:Prabowo Cek Langsung Warga Terdampak Banjir Bekasi, Beri Dukungan Moril dan Buka Puasa Bersama
"Penurunan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mulai tergerus, yang pada gilirannya menekan permintaan barang dan jasa, menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan, dan akhirnya terpaksa melakukan PHK untuk memangkas biaya operasional," tutur Freeca.
Selain itu jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, Freeca juga menambahkan bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap krisis PHK tampak kurang efektif.
Dibandingkan dengan negara-negara seperti Singapura atau Thailand, Indonesia tertinggal karena tidak memiliki kebijakan yang secara langsung menahan laju PHK atau meningkatkan daya beli masyarakat.
"Singapura, misalnya, menerapkan kebijakan subsidi gaji bagi perusahaan yang mempertahankan karyawannya melalui skema Jobs Support Scheme. Hasilnya, tingkat pengangguran di Singapura tetap rendah, hanya sekitar 2 persen," jelas Freeca.