JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, tegaskan dukungannya dalam upaya penanganan dan pengurangan risiko banjir di Indonesia.
Komitmen dukungan tersebut melalui perencanaan tata ruang dan Pengadaan Tanah.
Dimana, ATR/BPN ikut berupaya menangani masalah yang kerap terjadi ini, termasuk di wilayah Jabodetabek-Punjur.
Dalam dukungannya, ia menekankan bahwa penanganan masalah banjir perlu dilakukan dengan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait.
“Kementerian ATR/BPN mendukung penuh niat baik kita semua dalam mencari solusi atas permasalahan banjir. Kita harus mengedepankan sinergitas dan kolaborasi daripada saling menyalahkan,” ungkap Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan dan Pengurangan Risiko Bencana Banjir Jangka Pendek dan Menengah yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (27/03/2025).
Secara khusus, langkah pengendalian banjir di Jabodetabek-Punjur itu sendiri telah tertuang dengan detail pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Jabodetabek-Punjur, yang juga diatur dalam Perpres 60 Tahun 2020. Wamen Ossy menyebut, tantangan utama atas rencana tersebut adalah dalam implementasi, pengawasan, dan penertiban di daerah.
"Grand design tata ruang kita sudah sangat komprehensif, tetapi dalam pelaksanaannya di daerah masih banyak kendala. Salah satunya adalah perbedaan kebijakan di tiap daerah yang membuat implementasi tidak mudah," jelasnya.
BACA JUGA:Mumpung Keluarga Kumpul, Urus Surat Tanah di BPN Selama Libur Lebaran
Salah satu langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah adalah normalisasi Sungai Ciliwung, yang diharapkan dapat segera dieksekusi setelah penetapan lokasi pada akhir April 2025. Kementerian ATR/BPN juga siap mendukung upaya pengamanan badan air, termasuk penertiban pelanggaran tata ruang di sepanjang sungai.
"Kami siap melakukan sertipikasi tanah-tanah di atas badan sungai. Jika ada kepemilikan tanah yang sudah berlangsung lama, kami akan mempertimbangkan mekanisme pengadaan tanah bersama pemerintah daerah,” tutur Wamen Ossy.
Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan tiga hal untuk menangani banjir ini, yaitu revisi Rencana Tata Ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi terkini; sertipikasi tanah di kawasan badan air untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat memperburuk risiko banjir; dan Pengadaan Tanah untuk proyek pengendalian banjir, bekerja sama dengan pemerintah daerah sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami siap bekerja bersama pemerintah daerah dalam proses Pengadaan Tanah, terutama jika ini berkaitan dengan kepentingan umum dan mitigasi bencana. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menekan potensi konflik sosial dalam implementasinya. Kami juga menyambut baik arahan Menko agar kita dapat bekerja bersama dalam penanganan banjir secara komprehensif dan berkelanjutan,” ujar Wamen Ossy.
BACA JUGA:Menteri ATR-BPN Serahkan 42 Sertifikat Tanah untuk Puslatpur TNI AD di Oku Timur
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk segera merumuskan aksi ekosistem pencegahan risiko bencana yang komprehensif dari hulu ke hilir.