Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai data BPS terlalu sempit karena hanya mengacu pada pengeluaran rata-rata per kapita.
BACA JUGA:Uang Rp500 Juta Raib, Natalia Rusli Tuntut Keadilan: Ada Apa dengan Polres Gianyar?
BACA JUGA:Kebakaran Pasar Taman Puring, Pedagang Pasrah Tak Ada Dagangan yang Tersisa
Menurutnya, garis kemiskinan yang ditetapkan terlalu rendah dan tidak merefleksikan kebutuhan hidup layak masyarakat saat ini.
“Banyak masyarakat yang sebenarnya hidup dalam keterbatasan, tapi tidak masuk data kemiskinan karena berada sedikit di atas garis tersebut. Akibatnya, mereka tidak mendapat bantuan,” ujar Media.
Ia juga menyoroti bahwa penurunan angka kemiskinan sebesar 0,1 persen poin tidak layak dibanggakan, mengingat masih tingginya tantangan struktural seperti ketimpangan pendapatan, inflasi pangan, dan akses pekerjaan layak.
CELIOS mendesak pemerintah untuk segera merevisi metodologi penghitungan kemiskinan agar lebih relevan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat.
Transparansi data dan cakupan yang lebih inklusif juga dianggap penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran.