BACA JUGA:Destinasi Wisata Terbaik di Sumatra dengan Travel Pekanbaru Medan
"Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Minggu, 7 September 2025.
Sekedar informasi, puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis, 4 September 2025, siang.
Perwakilan AMPSI pun ditemui oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.
Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti terkait transparansi tunjangan anggota dewan dan dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.
“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan.
BACA JUGA:Rider AHRT Siap Rebut Podium di Seri 4 Kejurna MRS 2025 di Mandalika
BACA JUGA:Mahasiswa Universitas Esa Unggul Powered By Arizona University Tampil Memukau di IFFINA 2025
Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD.
Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.
“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan.