Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan bottleneck meskipun secara prinsip pengawasan hakim mutlak dibutuhkan.
Jalan Tengah: Reformasi Sistem Pengawasan?
Debat soal RUU KUHAP membuka pertanyaan lebih besar. Bagaimana memastikan hak tersangka terlindungi tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum?
- Komnas HAM mendorong agar persetujuan hakim menjadi syarat mutlak penangkapan.
- Komisi III DPR mengakui prinsip habeas corpus penting, tetapi menilai kapasitas hakim masih jauh dari ideal.
Polemik ini diprediksi akan terus bergulir dalam pembahasan RUU KUHAP, yang disebut-sebut sebagai salah satu revisi hukum acara pidana paling krusial dalam dua dekade terakhir.