Usulan Rusia-China, yang didukung Iran, bertujuan memberi waktu enam bulan untuk negosiasi baru, tapi gagal karena Barat menilai Iran tidak menunjukkan komitmen konkret, seperti memulihkan akses inspektur IAEA dan membahas stok uranium.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut sanksi ini "menunjukkan sabotase Barat terhadap solusi konstruktif di Dewan Keamanan".
BACA JUGA:Tank Israel Terus Masuk Gaza, Petugas Medis: Banyak Korban Luka Terjebak
Rusia juga menyatakan tidak akan menegakkan sanksi, menganggapnya "tidak sah".
JCPOA, yang ditandatangani 2015 oleh Iran, AS, China, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan UE, membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Namun, AS keluar pada 2018 di bawah Donald Trump, memicu kembalinya sanksi unilateral AS dan eskalasi program Iran.
Pada Juli 2025, E3 memicu mekanisme snapback 30 hari, yang berakhir 28 September.
Dampak sanksi ini berpotensi memperburuk ekonomi Iran, yang sudah tertekan oleh sanksi AS, dengan embargo senjata dan pembatasan rudal balistik yang bisa menghambat kemampuan militer Teheran.
Meski begitu, AS melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan keterbukaan untuk negosiasi baru. "Iran jangan pernah miliki senjata nuklir, tapi diplomasi bisa dilanjutkan".
Situasi ini menambah ketegangan di Timur Tengah, di tengah konflik Israel-Hamas dan serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran Juni lalu.
PBB memperingatkan bahwa tanpa kesepakatan, proliferasi nuklir bisa memicu eskalasi regional. Pertemuan lanjutan diharapkan segera, tapi prospek damai tampak suram.