Helmi mengaku status desil keluarganya juga berdampak pada akses bantuan pendidikan anak.
Ayah tiga anak tersebut mengatakan dirinya tinggal di rumah kontrakan, bekerja sebagai pengemudi ojol, dan tidak memiliki aset, tetapi tercatat berada di desil 9.
BACA JUGA:Fenomena Kenaikan Harga Oli, Beban Baru yang Pelan-Pelan Menggerus Dompet Pengendara
“Dampaknya anak gue jadi enggak dapat KJP, ditambah isu Pertalite yang desil 9-10 enggak boleh beli, padahal rumah kontrak, kerjaan ojek online, aset enggak punya tapi masuk desil 9,” ungkapnya.
Menurut Helmi, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi data secara langsung agar status desil benar-benar mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat.
Helmi menilai penggunaan data desil tetap dapat dilakukan, tetapi harus didukung proses pendataan yang akurat.
“Sebetulnya enggak masalah ada desil, tapi harus benar-benar di data yang benar. Masa enggak punya aset, rumah kontrak, kerjaan ojol bisa masuk desil 9,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
"Dilihatnya dari mana coba, sedangkan ada beberpa yg punya mobil, rumah sendiri bisa masuk desil 1 sampai 5. Intinya di data yang benar aja,kalo perlu datengin langsung ke lokasi rumahnya masing-masing biar pada kerja jangan cuma liat data yang gak jelas," katanya.
BACA JUGA:Danantara Bisa Jadikan RI 'Price Maker' Komoditas Dunia, Ada Resiko Jadi Birokrasi Baru
Kondisi ini menegaskan pentingnya pembenahan serta integrasi data yang presisi sebelum kebijakan integrasi subsidi energi berbasis desil benar-benar diberlakukan secara luas.