Haris juga menilai pengembangan UMKM membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Pemerintah, pelaku usaha, sektor ritel, perbankan, dan pihak swasta dinilai perlu membangun sinergi untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM.
“Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, retail, perbankan, dan pihak swasta agar UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas dan dapat berkembang secara berkelanjutan,” terangnya.
Di sisi lain, rencana pemerintah menata subsidi energi berbasis data desil Regsosek/DTKS turut mendapat perhatian masyarakat.
BACA JUGA:Ketika Harga Oli Makin Mahal, Pengendara Mulai Kena Efek Domino Biaya Hidup
Kebijakan tersebut diarahkan agar subsidi lebih tepat sasaran dan manfaatnya lebih banyak diterima kelompok yang membutuhkan.
Namun, persoalan muncul ketika status desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Kelompok masyarakat pada desil 5-7, misalnya, dapat berada pada posisi rentan karena tidak selalu masuk kategori penerima bantuan sosial, tetapi tetap merasakan dampak kenaikan biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pekerja informal seperti pengemudi ojol dan kurir.
Ojol Minta Data Desil Benar-Benar Akurat
Helmi (38), seorang pengemudi ojol sekaligus kurir, mengatakan keberadaan sistem desil bukan persoalan selama data yang digunakan benar-benar akurat.
BACA JUGA:Harga Oli Makin Mahal, Ternyata Bukan Cuma Soal Rupiah dan Dolar AS
“Dinamikanya enggak masalah ada desil, yang penting di data yang benar aja dari Dinsosnya,” kata Helmi saat ditemui Disway.id.
Menurutnya, ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap biaya operasional dan kondisi ekonomi keluarganya.
Helmi juga mengeluhkan wacana pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan status desil.
“Biaya operasional aja kadang lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, ditambah isunya yang desil 9-10 enggak boleh beli Pertalite, liur (pusing) dah,” keluhnya.