Bagi Wisnu, subsidi BBM bukan sekadar persoalan angka di dalam data pemerintah. Pertalite merupakan bagian dari biaya untuk tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi pekerja informal yang penghasilannya sangat bergantung pada aktivitas di jalan.
“Kita ini kan rakyat kecil ya. Biarkan urusan pemerintah jadi urusan pemerintah, jangan disangkutpautkan terus untuk mempersulit kita yang sedang cari makan di jalan,” tutupnya.
Wacana BBM subsidi berdasarkan desil pada akhirnya bukan hanya soal bagaimana pemerintah menghemat anggaran.
Tantangan terbesarnya adalah memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran tanpa membuat kelompok masyarakat yang masih membutuhkan justru kehilangan akses terhadap kebutuhan energi dengan harga terjangkau.
BACA JUGA:Tragedi Kematian 5 Calon Manajer KDKMP di Pelatihan Latsarmil: Target Ambisius Pemerintah?
Bagi pengemudi ojol seperti Wisnu, kepastian akses BBM dan biaya operasional yang terkendali menjadi faktor penting agar mereka tetap dapat bekerja dan mempertahankan pendapatan sehari-hari.
Data Desil Disorot, UMKM dan Ojol Minta Pemerintah Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Kebijakan pemerintah yang menggunakan data desil untuk menentukan sasaran bantuan dan subsidi juga sorotan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal.
Penggunaan data desil dinilai dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran
Namun, akurasi data di lapangan menjadi perhatian karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dan tidak selalu tercermin dalam data administratif.
Pelaku UMKM menilai kebijakan berbasis desil perlu disertai pendampingan dan akses pasar.
Sementara pekerja informal seperti pengemudi ojek online (ojol) meminta pemerintah memastikan data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
UMKM Dukung Program Pemerintah, tetapi Masih Banyak Kendala
Pengusaha UMKM, Haris P, mengatakan respons pelaku usaha terhadap program pemerintah pada dasarnya cukup positif.