BACA JUGA:Komisi Ojol 8 Persen Belum Tentu Bikin Driver Sejahtera, Ini 4 Penyebab Utamanya
Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah juga berpotensi menghadapi persoalan ketika tidak masuk kategori penerima bantuan, tetapi tetap rentan terhadap kenaikan biaya transportasi.
Di sisi lain, sektor logistik dan pekerja informal yang bergantung pada BBM bersubsidi dapat menghadapi peningkatan biaya operasional.
Jika biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, dampaknya berpotensi merembet ke tarif pengiriman, ongkos transportasi, hingga harga barang kebutuhan masyarakat.
Karena itu, efektivitas penerapan data desil perlu diperhatikan, termasuk bagaimana mekanisme pencocokan data dengan sistem QR Code atau aplikasi di SPBU agar tidak menimbulkan antrean maupun persoalan baru di lapangan.
Pakar: Penataan Subsidi BBM Sudah di Jalur yang Tepat
Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menilai langkah pemerintah untuk menata subsidi BBM pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat.
BACA JUGA:Janji Komisi Ojol 8 Persen Belum Terasa, Driver Masih Sulit Bayar Kontrakan
Namun, ia mengingatkan agar mekanisme pembatasan dirancang secara matang sehingga tidak menimbulkan masalah baru.
“Saya kira untuk pemerintah treknya sudah on the track,” kata Komaidi.
Menurutnya, pembatasan BBM bersubsidi bukan persoalan baru.
Pemerintah bahkan telah membahas dan mencoba berbagai bentuk pembatasan sejak 2006.
Berulangnya pembahasan dengan model yang berbeda menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar yang perlu dievaluasi, terutama terkait efektivitas kebijakan.
BACA JUGA:Bisik Panas di Balik Kasus Febrie, MAKI Ungkit KUHAP
Jangan Sampai Biaya Sistem Lebih Besar dari Penghematan
Komaidi mengatakan pemerintah perlu menghitung secara cermat biaya dan manfaat dari setiap mekanisme pembatasan subsidi BBM.