Menurutnya, sebagian besar pelaku UMKM antusias dan terbuka untuk mengikuti berbagai program yang diberikan pemerintah.
Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang membuat usaha sulit berkembang.
BACA JUGA:Insentif Kenaikan Harga BBM Jangan Sekadar Janji Asal Rakyat Senang
“Respons di lapangan cukup beragam. Pelaku usaha umumnya antusias dan terbuka untuk mengikuti program, tetapi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, pemasaran, akses pasar, bahan baku, serta kemampuan pengelolaan usaha,” kata Haris kepada Disway.id.
Kondisi tersebut membuat bantuan kepada UMKM dinilai tidak cukup jika hanya diberikan dalam bentuk modal.
Haris mengatakan pelaku UMKM membutuhkan pendampingan langsung dan berkelanjutan agar bantuan pemerintah dapat memberikan dampak jangka panjang.
Pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis, termasuk menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, mengatur keuangan, dan menghitung keuntungan.
“Kalkulasi biaya operasional sehari-hari meliputi pembelian bahan baku, kemasan, tenaga kerja, listrik dan gas, transportasi atau pengiriman, biaya pemasaran, serta biaya administrasi,” ujarnya.
BACA JUGA:Insentif Kenaikan Harga BBM Jangan Sekadar Janji Asal Rakyat Senang
Menurut Haris, pelaku UMKM idealnya menghitung biaya berdasarkan produksi setiap unit. Dengan begitu, mereka dapat menentukan harga pokok produksi (HPP), harga jual, margin keuntungan, dan kebutuhan modal kerja secara lebih akurat.
UMKM Butuh Akses Pasar hingga Pembiayaan
Haris mendorong agar kebijakan pemerintah untuk UMKM dirancang secara lebih komprehensif.
Menurutnya, dukungan modal perlu dibarengi dengan akses pasar, pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk dan kemasan, legalitas usaha, serta kemudahan memperoleh pembiayaan.
“Kebijakan yang diharapkan adalah adanya pendampingan yang berkelanjutan dan tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga akses pasar, pelatihan manajemen keuangan, digital marketing, peningkatan kualitas produk dan kemasan, legalitas usaha, serta kemudahan akses pembiayaan,” ucapnya.
Dengan dukungan tersebut, kebijakan berbasis desil diharapkan tidak hanya memberikan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian UMKM.