Emak-emak dan MPR Mengadu ke LaNyalla, Sebut Aksi Jalanan Tak Digubris

JAKARTA, DISWAY.ID - Para aktivis dari MPR (Majelis Penderitaan Rakyat), UI Watch dan Emak-emak Militan kepada mengadukan kondisi bangsa Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kediaman Ketua DPD RI.

Para aktivis tersebut menilai pengelolaan bangsa semakin amburadul. Baik dari bidang ekonomi maupun sistem demokrasi.

"Arah perjalanan bangsa sudah tidak jelas. Dari berbagai bidang sudah tidak ada kebijakan yang pro rakyat. Semua bikin sengsara rakyat," ujar Muslim, koordinator MPR.

BACA JUGA: Vietnam 3 vs Indonesia 0: Strategi Shin Tae-Yong Amburadul di Babak Kedua

Ibrahim Aji dari UI Watch, mengatakan pemimpin dan petinggi di negara ini sudah abai dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu antara ucapan dan perbuatan tidak sinkron lagi.

"Pemimpin ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipegang lagi kutipannya. Pagi bilang ini, sudah berubah lagi. Kemudian antara perkataan dan perbuatan kontradiktif," jelas Ibrahim Aji.

Deasy yang merupakan koordinator Emak-emak Militan lebih menunjuk tentang keluhan para ibu-ibu rumah rumah. Dimana harga minyak goreng ternyata belum turun juga, justru harga kebutuhan lainnya semakin tidak terkendali.

BACA JUGA: Taiwan Siaga, 18 Pesawat Tiongkok Bermanuver

"Dimana kehadiran pemerintah saat harga-harga semua kebutuhan naik. Pemerintah sama sekali tidak bisa mengendalikan," kata Deasy.

Para aktivis aktif, saat ini lembaga DPD RI hanya bisa dipercaya oleh rakyat. Lembaga tinggi lainnya mengutamakan kepentingan sendiri. Sudah tidak ada rasa peduli terhadap penderitaan rakyat.

"Kami para aktivis ini sudah 26 kali aksi turun ke jalan kritisi keadaan bangsa ini. Tapi seperti ngomong sama tembok. Sama sekali tidak digubris. Makanya kita berharap suara-suara rakyat ini bisa disuarakan oleh DPD RI sehingga lebih kuat karena yang bicara adalah lembaga tinggi," ujar Leni Siregar, aktivis MPR juga.

BACA JUGA:Ukraina Mulai Menyerang Rusia di Timur Laut Malam Ini

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberikan saran agar keluhan-keluhan tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis. 

"Karena tugas kita sebagai DPD RI adalah menerima aspirasi dari rakyat. Setelah aspirasi terkumpul kemudian bisa dibawa ke rapat pimpinan, selanjutnya ke sidang paripurna. Ini proses konstitusi yang harus dijalani," kata LaNyala dalam keterangan yang diterima Disway.id, Jumat 5 Mei 2022.

Sumber: