Suharyanto Blusuan ke Sumbermujur, Pastikan 478 Rumah bagi Penyitas Erupsi Semeru Rampung

LUMAJANG, DISWAY.ID - BNPB terus memantau perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi para penyintas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. 

BNPB bersama pemerintah daerah menargetkan mereka yang masih berada di pos-pos pengungsian dapat menempati huntap dan huntara pada tahap pertama sebelum lebaran. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto mengharapkan  sejumlah unit tersebut dapat selesai dengan dilengkapi infrastruktur dan fasilitas, seperti air dan listrik. 

BACA JUGA:Diterjang Angin Kecang 25 Rumah di Kabupaten Grobongan Nyaris Roboh, BNPB: Besok Hujan Antisipasi Dini

Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang di lokasi relokasi, Desa Sumbermujur, pada Kamis 31 Maret 2022. 

Pemerintah daerah memproyeksikan 300 hingga 478 unit yang dapat dirampungkan pada tahap awal ini. 

”Harapannya sebagian masyarakat dapat dipindahkan di sini (relokasi) target kita paling tidak satu atau dua minggu ini 300-478 keluarga atau mereka yang masih berada di pengungsian,” ujar Suharyanto di lokasi relokasi Desa Sumbermujur, Kabupaten Lumajang.

BACA JUGA:6.085 Warga Mengungsi Purworejo Mengungsi, Dihantam Banjir dan Longsor  

Perkembangan perhari ini fasilitas listrik telah tersedia dan tinggal menunggu data pelanggan. Pihak PLN akan membutuhkan waktu satu minggu untuk instalasi akhir pada sejumlah unit yang menjadi target tadi. 

Sedangkan ketersediaan air, sejumlah titik telah dapat diakses. Pemenuhan target unit huntap dan huntara akan difokuskan pada blok Kamar Kajang. 

Percepatan huntap dan huntara tahap pertama ini menindaklanjuti kunjungan Wakil Presiden beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Malam Ini Giliran Gunung Semeru ’Batuk-batuk’, Tercatat 12 Kali Letusan  

Saat itu, pesan yang diharapkan yaitu masyarakat yang masih berada di pengungsian sudah menempati huntap dan huntara sebelum lebaran. 

Merespons hal tersebut, pemerintah daerah yang didukung BNPB dan kementerian terkait memiliki waktu tiga hingga empat minggu. 

Sumber: