Ancaman PHK Massal, Tiongkok Tiru Indonesia Beri Bantuan di Tengah Kebijakan Lockdown

”Cina memiliki cara berpikir yang sangat berbeda," kata Jacqueline Rong, wakil kepala ekonom untuk Cina di BNP Paribas.

”Padahal jika pemberian tunjangan itu diberikan bisa memastikan pendapatan masyarakat dan tetap pekerjaan bagi warga yang di-PHK,” sambungnya. 

Bantuan uang tunai itu juga seharusnya memotong pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan perusahaan dan menangguhkan persyaratan bagi pengusaha untuk membayar jaminan sosial.

Shanghai dilaporkan sebagai daerah yang paling dermawan dengan memberikan subsidi sebesar 140 miliar yuan. Pemerintah setempat juga memberikan pinjaman bunga rendah dari bank-bank milik negara.

Tidak jelas seberapa efektif langkah-langkah tersebut dalam mempertahankan ekonomi yang terus dikritisi. China sendiri belum merilis PHK massal yang terjadai. 

Kebijakan yang berlaku saat ini di China, setiap pekerja diperkenankan mengajukan tunjangan pengangguran, yang mencapai hingga 2.000 yuan per bulan di Shanghai. 

Tetapi hanya sekitar sepertiga dari penduduk usia kerja yang berpartisipasi dalam program pengajuan tersebut. 

”Beberapa pekerja migran di distrik pinggiran kota tidak dapat bekerja dan pendapatan mereka terputus. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan, kondisi saat ini begitu miris,” kata Yolanda wanita yang bekerja di sebuah badan amal di Shanghai yang meminta nama lengkapnya tidak disebutkan karena sensitifitas masalah ini. 

Kondisi miris juga terjadi di provinsi barat Gansu. Sebuah bank menolak perpanjangan pembayaran hipotek kepada seorang tukang las yang tidak menerima penghasilan dengan alasan menunggu kebijakan pemerintah China. 

Keputusan lockdown ternyata memperparah pemulihan ekonomi. Bahkan membuat lamban pertumbuhan pendapatan rumah tangga sejak pandemi dimulai di China.

Profesor Zhang Bin, wakil kepala Institut Ekonomi dan Politik Dunia di lembaga think tank yang dikelola negara, menganjurkan subsidi untuk pekerja harus digulirkan. ”Saya menyerukan ini sejak Februari 2022 lalu,” ucapnya dikutip Disway.id dari Bloomberg News. 

Profesor Lu Feng, seorang ekonom di Sekolah Pembangunan Nasional di Universitas Peking di Beijing, mengatakan pembayaran kepada mereka yang di-PHK akan menyelamatkan rumah tangga.

Senada disampaikan Profesor Yao Yang, dekan sekolah tersebut. Ia menulis dalam sebuah artikel bulan lalu bahwa setiap warga negara dapat menerima 1.000 yuan dalam bentuk uang elektronik yang akan kedaluwarsa jika tidak dibelanjakan, dan dapat didanai melalui penjualan obligasi.

China memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan subsidi untuk rumah tangga seperti yang ditulis analis Tianfeng Securities yang dikutip sebuah majalah terbitan Shanghai, Sun Binbin. 

Pemerintah China memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan pinjaman daripada untuk sektor korporasi dan tenaga kerja yang mendapat pemotongan gaji dan yang di-PHK.

Sumber: bloomberg news