Tanggapan Keras Indonesia ke Mahathir Mohamad: Anda Salah Kaprah!

Tanggapan Keras Indonesia ke Mahathir Mohamad: Anda Salah Kaprah!

Anggota Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan Mahathir ngawur Malaysia mengklaim Singapura dan Kepulauan [email protected]

JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad tengah menjadi perhatian publik usia dirinya mengeluarkan pernyataan yang berbau kontroversi.

Ya, dalam pidatonya baru-baru ini, Mahathir mendesak Negeri Jiran harus mengklaim Kepulauan Riau dari Indonesia sebagai bagian wilayah Malaysia.

Hal itu diutarakan Mahathir dalam pidato pembukaan yang disiarkan media sosial Minggu 19 Juni 2022, sebagai mana ditulis media Singapura, Strait Times, Selasa, 21 Juni 2022.

"Kita harusnya tak hanya meminta Pedra Branca dikembalikan, atau Pulau Batu Puteh, kita juga harus meminta Singapura pun Kepulauan Riau, mengingat mereka adalah bagian dari Tanah Melayu [Malaysia]," kata Mahathir dikutip Rabu 22 Juni 2022. 

BACA JUGA:Sepenggal Sejarah Kepulauan Riau yang Diklaim Bagian dari Malaysia

Menurut Mahathir, luas lahan Malaysia dahulu terbentang dari Tanah Genting Kra di Thailand hingga Kepulauan Riau dan Singapura.

"Namun, wilayah tersebut sekarang terbatas di Semenanjung Malaysia," ujarnya

Mahathir juga bertanya-tanya apakah Malaysia bukan milik bumiputera (warga Melayu). Pasalnya banyak warga Melayu masih miskin dan cenderung menjual tanahnya.

"Jika kami menemukan kami salah, kami harus memperbaiki kesalahan ini sehingga tanah kami tetap tanah Melayu," ucapnya.

Menurut sejarah, dahulu memang wilayah Melayu meliputi Riau Kepulauan Riau, bahkan Sumatra Barat. Semua wilayah itu berada di bawah Kesultanan Melayu.

Namun, sejarah berubah karena kedatangan bangsa Barat. Belanda mengklaim wilayah yang sekarang disebut Indonesia. 

Adapun Inggris mengklaim wilayah yang kini bernama Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam.

Pernyataan pria berusia 96 tahun itu pun sontak menuai banyak kritik, terutama dari berbagai pihak di Indonesia.

Deputi V Kantor Staf Presiden RI, Jaleswari Pramodhawardani menilai, komentar Mahathir salah kaprah. Menurutnya, ada standar kendali efektif dalam menentukan kedaulatan wilayah.

Sumber: