Soal CCTV Rusak Kuasa Hukum Brigadir J Minta Polisi Periksa 'Petir', Mahfud MD: Tersungging Senyum Kecut

Soal CCTV Rusak Kuasa Hukum Brigadir J Minta Polisi Periksa 'Petir', Mahfud MD: Tersungging Senyum Kecut

Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto Dok. Kemenkopolhukam)--

Ia juga mendorong masyarakat agar mengawal kasus ini sehingga terkuak ujungnya.

"Jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini nanti akan ada ujungnya. Saya tidak akan masuk ke substansinya," ujar Mahfud.

Mahfud MD: Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Jadi Perhatian Umum

Menurut Mahfud MD, autopsi Brigadir J sangat diperbolehkan diungkap ke publik.

Mahfud MD juga menegaskan tidak benar kalau hanya boleh dibuka saat persidangan.

BACA JUGA:Kamaruddin Simanjuntak: 4 Peluru Tembus ke Tubuh Brigadir J, Tembakan Pertama Diduga dari Belakang Kepala

"Ada yang mengatakan hasil autopsi itu hanya boleh dibuka atas perintah hakim, menurut saya itu tidak benar. Yang benar itu hasil autopsi harus dibuka kalau diminta oleh hakim, tapi kalau tidak diminta, tidak dilarang untuk dibuka," kata Mahfud MD, Jumat 29 Juli 2022.

"Jadi, kalau di dalam hukum itu, ada keharusan, ada kebolehan, ada larangan, satu, hasil autopsi ini dibuka kalau pengadilan minta, boleh disiarkan ke publik apalagi ini menjadi perhatian umum," sambungnya.

Mahfud MD juga dukung arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka hasil autopsi ke publik. 

Oleh karena itu, dia meminta agar tidak ada pihak yang membolak-balikan fakta.

BACA JUGA:Kuasa Hukum Bocorkan Hasil Autopsi Brigadir J: Jari Manis dan Kelingking Patah hingga Tulang Tengkorak Retak

"Oleh sebab itu benar Kapolri, nanti kalau diminta oleh hakim, hasil autopsi itu disampaikan. Tapi kalau tidak diminta, boleh dan Kapolri sudah mengumumkan itu akan dibuka, oleh sebab itu jangan dibalik-balik, lalu dibilang tidak boleh dibuka ke publik, boleh," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud meminta agar semua pihak mengikuti arahan Kapolri.

Mahfud MD juga menyinggung arahan Presiden Jokowi agar kasus tersebut dibuka secara transparan.

"Lebih baik ikutilah arahan Kapolri yang itu bersumber dari presiden, kemudian saya menjadi pengawal dari seluruh instruksi presiden itu boleh dibuka ke publik dan justru perlu," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: