Hotman Paris: Orang yang Menuduh JNE Menimbun Beras Bansos Itu Fitnah

JAKARTA, DISWAY.ID –  Kuasa hukum JNE, yaitu Hotman Paris Hutapea mengklarifikasi tentang pemberitaan beras bantuan sosial (bansos) dari Presiden di sebuah gudang di Depok, Jawa Barat.

Menurut Hotman Paris Hutapea, JNE sudah jadi korban fitnah, karena JNE tidak pernah menimbun beras. 

"JNE buang beras JNE sendiri yang sudah rusak dimasukkan ke dalam tanah, kalau tujuannya menimbun dan keuntungan masa ditumpahkan begitu," buka Hotman Paris saat Press Conference di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2022.

"Ada video beras dicurahkan setelah diambil dari truk box. Walau ada karung semua ditumpahkan kemudian ditutupi. Bukan untuk ditimbun dan dijual lagi dan disembunyikan," ujarnya.

BACA JUGA:Wajah Putri Candrawathi Ada Luka dan Memar, Pihak Kuasa Hukum Sampaikan Kesaksiannya

BACA JUGA:Tayang Hari Ini, Berikut Profil Pemain Pengabdi Setan 2, Ada Banyak Tokoh Baru

Hotman juga mengatakan, proyek beras bansos Presiden tsrsebut lewat Kemensos yang menunjuk Bulog untuk  bekerja sama dengan PT SSI.

"Nah, SSI nunjuk JNE jadi vendor transportasi anter ke lurah, RT, RW, dan keluarga penerima manfaat untuk wilayah Depok," lanjut Hotman.

"Beras yang didistribusikan JNE 6.199 ton untuk 247.997 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Kemungkinan rusak pasti ada kena hujan dan sebagainya," ungkapnya.

BACA JUGA:Ayu Ting Ting Diledek Anak Sendiri 'Masih Jomblo' Sambil Joget TikTok, Responnya Bikin Terkejut

BACA JUGA:Akan Ada Tersangka Lain Selain Bharada E? Anggota Komisi III DPR: Nah Itu yang Kita Tunggu!

"Menurut kontrak kalau ada kerusakan tanggung jawab JNE ganti beras baru, setiap ada kerusakan JNE minta ke SSI sebagai rekanan Bulog beras baru dan potong honor transportasi untuk kirim barang (debit note) senilai Rp 37 juta. Dari 6.199 ton beras banpres klo ada rusak menurut kontrak tanggung jawab JNE ganti rugi," terangnya.

Hotman juga menambahkan, kalau jumlah beras yang rusak hanya 3,4 ton.

Karena beras pengganti sudah dikirim pakai beras JNE, jadi beras rusak milik JNE mau diapain itu urusannya. 

Sumber: