Bunker Sambo Rp 900 Miliar
Penampakan dinding rumah di Jalan Bangka XI A No.7, RT.2/RW.10, Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, yang kabarnya milik Irjen Pol Ferdy Sambo. -Syaiful Amri/Disway.id-disway.id
“Ya ada kesamaan dengan informasi yang disampaikan akun itu dengan alur cerita polisi tembak polisi di awal ya. Kalau soal bunker bangka Rp 900 miliar bagi saya gak kaget. Ada baiknya Polri bisa menyampaikan hal ini. Tentu soal kebenarannya,” jelas Syamsul.
BACA JUGA:Ada Peran FA Orang Dekat Kapolri yang Diduga Ikut Merekayasa Kronologi Fiktif Polisi Tembak Polisi?
Sebab angka Rp 900 miliar itu begitu besar. "Apa iya sudah disita, apa benar ada dalam bunker itu. Seperti yang saya katakan di awal, ke kepoan publik ini yang harus diluruskan. Kalau tidak disampaikan, muncul kecurigaan-kecurigaan lain,” paparnya.
Dari isu bunker Rp 900 miliar tersebut, Syamsul Arifin berharap Polri juga mengusut soal adanya kejanggalan terkait permohonan perlindungan Putri Candrawathi.
LPSK kata dia, sudah menyampaikan ada kejanggalan dari permohonan perlindungan sebagai korban kekerasan seksual dengan pemohon istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dalam kasus penembakan Brigadir J.
“Siapa yang mengajari Putri Candrawathi, untuk membuat laporan polisi terkait pelecehan itu. Apakah Ferdy Sambo sendiri atau pihak pengacara,” terangnya.
Sebab jika dianalisa ada dua kejanggalan. Salah satunya permohonan kepada LPSK yang berkaitan dengan dua laporan polisi (LP) bernomor sama namun bertanggal berbeda.
LP pertama yaitu LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA tanggal 9 Juli 2022.
LP ini terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dan/atau kekerasan seksual.
LP kedua yaitu LP/368/A/VII/2022/PKT/POLRES METRO JAKSEL tanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan.
BACA JUGA:Pengakuan Putri Chandrawathi Bisa Menjerat Dirinya Sendiri
“Dua LP itu siapa yang menyampaikan dan siapa yang membuat. Karena publik tahu bahwa LPSK untuk meminta keterangan dengan Putri Chandrawathi saja tidak bisa,” paparnya.
Hal-hal semacam ini merupakan kejahatan terselubung yang bisa mengaburkan peristiwa sesungguhnya dan menuding seseorang melakukan kejahatan.
"Sangat lucu, ketika orang yang melaporkan, lalu meminta perlindungan tapi yang mau dilindungi gak mau komentar. Baru terjadi di Indonesia," timpalnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: