ICW Nilai Jokowi Diam Soal Isu Konflik Kepentingan di Kabinetnya

“Mestinya Presiden menegaskan kalau ada menterinya yang ingin maju di 2024, silahkan mengundurkan diri bahkan tidak salah jika memberhentikan anggota kabinetnya yang terlihat terang benderang ingin maju dalam kontestasi politik 2024,” lanjutnya.

BACA JUGA:Putin Tak Hadir di KTT G20 Bali, Penasehat Sergey Markov: Ada Kemungkinan Besar Upaya Pembunuhan

Lebih lanjut, Kurnia menjelaskan jika di tahun 2023 nanti belum juga ditindaklanjuti oleh Presiden, maka besar kemungkinan anggota kabinet Jokowi yang akan maju di Tahun 2024 bisa menggunakan fasilitas negara untuk menaikkan popularitasnya.

“Ada potensi permasalahan yang sangat besar, tahun 2023 nanti sudah masuk masa kampanye dan pasti ada anggota kabinet yang menggunakan fasilitas negara untuk menaikkan popularitas dihadapkan masyarakat,” kata Kurnia.

Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Jokowi juga dikenal sebagai pemerintahan yang membagikan jabatan kepada pendukung politiknya.

Sepeti Juri Ardianto yang ditunjuk oleh Prseiden Jokowi langsung untuk menjadi tim seleksi pemilihan anggota KPU dan Bawaslu, yang mana sebelumnya sempat tergabung dalam tim kampanye Jokowi Ma’ruf tahun 2019 lalu.

“Selain itu yang kita pandang pembina konflik kepentingan saat presiden menunjuk anggota tim seleksi pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang mana tim yang ditunjuk adalah Juri Ardianto yang sempat tergabung dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma’ruf Amin 2019 yang lalu, itu kami lihat sebagai konflik kepentingan,” katanya.

BACA JUGA:Penjelasan Luhut Ada 3 Kepala Negara Tak Hadiri KTT G20 di Bali

Masih banyak lagi contoh yang ditunjukkan oleh Kurnia dalam hal konflik kepentingan dan hingga saat ini, permasalahan tersebut masih ada di tengah-tengah pemerintahan Jokowi Ma’ruf. 

“Itu persoalan yang tidak disikapi oleh Presiden Jokowi,” tandasnya.

Sumber: