Jamin Privasi Wisatawan, Gubernur Bali: Tidak Akan Ada Sweeping Status Perkawinan!
ilustrasi wisata, Bali-dok.kemenparekraf-
Pasal 411 KUHP mengatur tentang perzinaan, dan Pasal 412 KUHP mengatur tentang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan atau kohabitasi.
Kedua ketentuan tersebut bukan dikualifikasikan sebagai delik umum yang pelakunya secara dapat ditangkap dan atau dituntut.
Melainkan merupakan delik aduan yang hanya dapat dituntut jika ada yang mengadukan.
Misalkan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
BACA JUGA:Jadwal dan Prediksi Semifinal Piala Dunia 2022, Jangan Pandang Remeh Maroko!
BACA JUGA:Kekayaan Ferdy Sambo Dicurigai KPK, Segara Usut Sumber Kekayaan Sambo?
"Sesungguhnya materi yang diatur dalam dua ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan baru dalam UU KUHP yang baru," ungkapnya.
UU KUHP yang lama sudah mengatur perbuatan pidana tersebut yang lebih bersifat umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang lama yang mengatur mengenai perzinaan.
"Berlakunya ketentuan tersebut, sampai saat ini belum pernah menimbulkan permasalahan bagi wisatawan, termasuk gangguan terhadap hal-hal yang bersifat privasi bagi wisatawan yang berkunjung atau tinggal di Bali," tukasnya.
BACA JUGA:Putri Candrawathi Cerita Awal Perkenalan dengan Yosua, Julukan Karungga Disebut-sebut
Koster menambahkan, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang KUHP baru, para wisatawan ke Bali atau sudah ada di Bali sama sekali tidak perlu merasa khawatir terhadap berlakunya UU KUHP.
Sebab, ketentuan yang diatur dalam UU KUHP baru justru lebih baik sehingga lebih menjamin privasi dan kenyamanan setiap orang.
Koster juga menyoroti adanya pemberitaan soal pembatalan penerbangan dan pembatalan pemesanan kamar hotel adalah tidak benar atau hoaks.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
