Gandeng KPK, Erick Thohir Bakal Bersih-bersih Dana Pensiun Perusahaan BUMN

JAKARTA, DISWAY.ID-- Siap-siap, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bakal bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membersihkan Dana Pensiun di perusahaan BUMN.

"Pekan depan saya bersama Ketua KPK (Firli Bahuri) akan bertemu dengan seluruh BUMN untuk bicara hati-hati, karena kita akan investigasi audit," ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Senin 2 Januari 2023 kemarin.

BACA JUGA:Darurat Banjir di Semarang, BNPB Bantu Dana Rp 4,25 Miliar Untuk Pemprov Jateng

BACA JUGA:Honda N-Van Berbasis Listrik Segera Meluncur 2024, Siap-siap Mengaspal di Jalan

Erick juga mengatakan, fokus audit Dana Pensiun tersebut tidak hanya pada PT Asuransi Jiwasraya (persero), PT Asabri, dan PT Taspen (persero), namun juga akan memperbaiki Dana Pensiun di masing-masing perusahaan plat merah yang terindikasi bermasalah.

Sebab, berdasarkan data yang berhasil dihimpunnya, hanya sekitar 35 persen Dana Pensiun BUMN dalam kondisi sehat, sedangkan 65 persen lainnya terindikasi bermasalah.

BACA JUGA:Biaya Pengobatan Malika Akan Ditanggung Mabes Polri

BACA JUGA:Mantap! Kakak dan Adik Novia Bachmid Ikut Audisi Indonesian Idol 2022, Zilva Berhasil Pukau Juri dan Raih Golden Ticket

"Saya mau bersih-bersih. Jangan kita hanya fokus pada Asabri dan Jiwasraya, sementara yang Dana Pensiun di masing-masing BUMN lupa," tegas Erick Thohir.

Sebelumnya, Menteri BUMN mengungkapkan, sekitar 65 persen Dana Pensiun di BUMN membutuhkan perhatian khusus untuk segera diperbaiki agar tidak memburuk sebagaimana kasus Asabri dan Jiwasraya.

BACA JUGA:Cara Buat Pengaduan dan Cek Laporan Polisi via Online, Irwasda Polda Banten Jelaskan Ini

BACA JUGA:Polisi Sebut Malika Sempat Dipukul Selama Masa Penculikan

Menurut Erick, pihaknya telah melakukan benchmarking dengan Singapura dan Kanada untuk bisa menyelesaikan perbaikan Dana Pensiun di BUMN.

“Kementerian BUMN berencana untuk melakukan transformasi pengelolaan Dapen BUMN sesuai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada 2023 mendatang,” jelasnya.

Sumber: