Cegah Hoax Jelang Pemilu 2024, Polri Rakor dengan KPU, Bawaslu dan Dewan Pers
Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo (Kanan)-Istimewa/Rafi Adhi Pratama-
JAKARTA, DISWAY.ID - Hari ini Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers melakukan rapat koordinasi terkait dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Dalam rapat tersebut, hadir Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Dikatakannya, terkait pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi bertajuk Mantap Brara.
"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," katanya di Dewan Pers, Selasa 10 Januari 2023.
BACA JUGA:Intip Gaji Panwaslu Desa Pemilu 2024, Nominalnya Meroket Tajam?
Diungkapkannya, jelang tahun politik penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.
Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.
"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," terangnya.
Untuk Polri, Dedi menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.
"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," jelasnya.
BACA JUGA:Bantah Pernyataan Saksi Ahli Digital Forensik, Febri Diansyah Sebut Banyak Hoax Yang Beredar
BACA JUGA:Bambang Tri Mulyono dan Kabar Hoax Soal DPR Gelar Sidang Tertutup Bahas Ijazah Jokowi
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.
Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.
"Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: