Tak Tepat Sasaran! Pemerintah Dinilai Belajar Kendaraan Listrik ke Luar Negeri Hanya Sepenggal-Sepenggal!

Tak Tepat Sasaran! Pemerintah Dinilai Belajar Kendaraan Listrik ke Luar Negeri Hanya Sepenggal-Sepenggal!

efisiensi penggunaan kendaraan listrik mencapai 75 persen dibandingkan menggunakan mobil bensin dan ini sangatlah signifikan.-reza-

JAKARTA, DISWAY.ID - Pakar Transportasi, Djoko Setijowarno menilai kebijakan insentif kendaraan listrik tak tepat sasaran. Pasalnya, sasaran insentif motor listrik itu adalah pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). 

Padahal, kata dia, pelaku UMKM tidak butuh motor listrik, tetapi membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, akses pasar, pelatihan SDM. 

Menurutnya, saat ini setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor, bahkan lebih dari satu motor dalam rumah tangganya. 

BACA JUGA:Moeldoko Ungkap Program Insentif Kendaraan Listrik Hanya Laku 106 Unit: Pasti Ada yang Salah

"Bahkan orang yang hidup di kolong jembatan pun sudah memiliki sepeda motor. Jelas tidak tepat sasaran," kata Djoko dalam keterangannya, Senin, 29 Mei 2023.

Lebih lanjut, Djoko menilai pemerintah belajar transportasi berkendara listrik dari luar negeri hanya sepenggal-sepenggal dan tidak menyeluruh. 

"Jika belajar dengan beberapa negara di Eropa, industri sepeda motor tidak berkembang di sana. Di manca negara, transportasi umum sudah bagus, baru kebijakan mobil listrik dibenahi dan bukan target motor listrik," ungkapnya. 

BACA JUGA:Moeldoko Minta KL dan Pemda Gencar Sosialisasikan Subsidi Kendaraan Listrik

"Tidak ada kebijakan sepeda motor seperti di Indonesia, karena mereka paham sekali risiko memakai sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil. Di dunia empat negara yang mengembangkan sepeda motor besar-besaran, yakni China, Thailand, Indonesia dan Vietnam," sambungnya.

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis transportasi umum dan krisis keselamatan lalu lintas.

Oleh karena itu, ia mengatakan prioritas mobil listrik seharusnya bukan hanya untuk untuk kendaraan pribadi saja. 

"Tetapi, untuk kendaraan dinas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga distribusinya lebih merata," ujar dia. 

BACA JUGA:Dinilai Lambat, Moeldoko Akan Evaluasi Subsidi Kendaraan Listrik

Selain itu, ia menyarankan agar pemberian insentif kendaraan listrik lebih tepat diberikan pada perusahaan angkutan umum. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: