Desember Emas

Demas Brian Wicaksono, salah satu yang mengajukan juducial review UU Pemilu ke MK. -Dokumentasi Pribadi-

TERNYATA saya kenal penggugat terbuka-tertutup di Mahkamah Konstitusi yang viral sekarang ini. Umurnya baru 34 tahun. Wakil dekan. Sesama orang pelosok Magetan. Namanya Anda sudah tahu: Demas Brian Wicaksono (Disway kemarin).

Saya mengenal Demas saat diundang ke Universitas 17 Agustus (Untag) Banyuwangi. Demas dosen hukum di situ. Lalu jadi wakil dekan.

"Saya bukan ketua PDI-Perjuangan Probolinggo," ujar Demas saat saya telepon kemarin. "Rasanya memang pernah ada satu media online yang menulis saya dari Probolinggo", tambahnya. "Saya juga bukan ketua PDI-Perjuangan," tambahnya.

Apakah Demas senang mendengar MK akan mengabulkan gugatannya? "Saya tidak mau bicara soal yang masih berproses di persidangan," katanya. "Biarlah proses hukum berjalan," tambahnya.

Kalau benar gugatannya dikabulkan, Demas telah membuat sejarah. Calon anggota DPR/DPRD tidak lagi ditentukan berdasar suara terbanyak. Partai-lah yang menentukan. Pemilih cukup mencoblos partai. Nomor urut calon menjadi menentukan. Kalau satu partai mendapat suara tiga kursi di satu daerah pemilihan maka nomor urut 1 sampai 3 yang jadi anggota DPR/DPRD.

Demas lahir di Desa Selorejo, dari Gorang Gareng ke selatan. Waktu Demas kecil ayahnya pindah ke Jember. Sang ayah sopir taksi serabutan. Ibunya pensiunan pegawai kehutanan. SD sampai S-2 ia jalani di Jember: S-1 hukum di Universitas Muhammadiyah dan S-2 hukum di Universitas Jember.

Lalu Demas mengambil S-3 di Universitas Brawijaya, Malang. Lulus. Awal tahun 2023. Disertasinya berjudul: Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Undang-undang.

Demas, di Untag, mengajar mata kuliah Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.

Sebagai akademisi, Demas sudah lama menganggap sistem proporsional terbuka itu tidak sesuai dengan UUD. Pemilu itu diikuti oleh partai politik. Bukan perorangan. "DPD-lah yang diikuti oleh perorangan," ujarnya. "Kalau sama-sama perorangan kenapa tidak dijadikan satu saja," katanya.

Demas lantas mengajak lima orang temannya untuk sama-sama menggugat ke MK. Demas yang menjadi koordinatornya.

Mereka lantas menunjuk pengacara Sururudin SH LLM untuk beracara di MK. Demas mengenal Sururudin saat melakukan penelitian S-3 nya di MK. Waktu itu Sururudin lagi beracara di MK.

"Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan PDI-Perjuangan?" tanya saya.

"Sama sekali tidak ada," tegasnya.

"Pernah berkoordinasi dengan PDI-Peejuangan atau dihubungi mereka?"

"Tidak pernah sama sekali," jawabnya.

"Tapi Anda anggota PDI-Perjuangan?"

"Iya".

"Pengurus?"

“Bukan ketua".

"Pengurus inti?"

"Tidak. Saya hanya pengurus lembaga".

Kini Dr Demas punya dua orang anak. Ia sudah jadi orang Banyuwangi dan pengurus partai di Banyuwangi. Istrinya seorang apoteker. "Kenal di kampus Unej," katanya.

"Bagaimana orang Magetan bisa nama Demas? Bukan Katimin misalnya?"

"Nama akhir saya kan Wicaksono. Sangat Magetan," jawabnya.

"Tapi nama depan Demas itu aneh...".

"Lho kan saya lahir bulan Desember. Ayah saya merasa seperti dapat emas". (Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan di Tulisan Edisi 31 Mei 2023: Buka Tutup

Mbah Mars
eMbOeN pAgI Rahasia sejati adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh satu orang dan Tuhan. Selamat pagi Om Bitrik dan Om Amat.

Udin Salemo
Datuk Johari Abdul jadi speaker. Kerusi parlimen Sungai Petani pon dah jadi milik anak Datuk Johari Abdul. Tak disana tak disini tabiat politician 2x5 je.... Hhhhhhhh...

Fantra Salahuddin
Banyak kejadian pada kasus lain, si penggugat adalah orang lain, padahal dari "dalam" juga. Alasan PDIP, kalau tertutup maka kualitas anggota dewan yg dipilih akan bagus, tidak masuk akal. Sistem terbuka juga sangat bisa, saring dong bacalegnya, terima yg berkualitas.

thamrindahlan
Saya terkesan pendapat Rafly Harun di salah satu stasiun TV tentang buka tutup sistem pemilu. Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu Komisi Yudisial tidak perlu menanĝgapi gugatan 6 orang karena mereka tidak termasuk yang dirugikan. Justru anggota DPR lah sangat berkepentingan untuk menggantikan atau tetap mempertahankan sistem pemilu melalui UU. Pernyataan Denny Indrayana menggebohkan ada sisi baiknya. Buktinya masalah ini bisa membuka kedok siapa (partai) yang bebar benar memiliki jiwa demokrasi atau tidak. Salamsalaman.

ahmad faqih
Kekurangan sistem CHD terbuka; penuh iklan Kekurangan sistem CHD tertutup; berbayar Solusi, balik ke model disway yg lama Terkadang yg jadul lebih ngangeni & ngerteni

Udin Salemo
Ini hanya soal saweran. Kalau yang terbuka itu sawerannya ke rakyat jelata, kalau tertutup sawerannya hanya ke beberapa orang pemegang kekuasaan partai. Para oportunis penguasa partai ini rakusnya bukan main. Yang recehpun pengen diraub juga. Itulah kejadian di negara yang bersahabat dengan negara Somalia. Hhhhhh....

Kang Sabarikhlas
Emboen pagi kau tak kujumpa saat pintu dan jendela kubuka Emboen pagi kena bau kentut meniup dikomen pilihan CHD Buka Tutup ...... anu, maaf puisi saya terkontaminasi komen Pak Pry di komen pilihan. duh,..semoga Emboen saya besok jadi komen pilihan.

Jokosp Sp
Ben aman tak nyedaki Pak Harmoko dulu, itu di zamannya. Itu kata si Pipi Tembem.

agus rudi Purnomo
Aseeeeek.....kembali ke sistem orba. Gitu aja kok repot. Enak jamanku toh? Kalau Ndak enak, tak ciduk, tak hilangkan, tak bredel, tak bungkam. Aman wes....wkwkwk lol

Jokosp Sp
Inilah potret kalau sistem penjaringan (pencarian) calon DPR masih serba mendadak ketika menjelang pemilu saja. Sistem setoran ke partai jadi syarat utama, jadilah mereka yang berduwid dan orang-orang yang ketakutan tidak bekerja ketika sudah pada pensiun, dan para trah keluarga yang mendominasi DPR. Bisa juga para petualang seperti bermain judi, menang syukur kalau kalah ya belum beruntung, lima tahun lagi ikut lagi. Padahal secara kualitas mereka banyak yang abal-abal dan sudah tidak produktif. Kenapa tidak dibuat sistem pengkaderan (seleksi) dari awal?. Kapanpun bisa diambil siapa yang pantas, mampu dan berkualitas. Dari tingkat kecamatan bisa dipilih tiga dari desa di bawah wilayahnya. Dari tingkat kabupaten bisa dilipih tiga dari kecamatan di bawah wilayahnya. Dari tingkat propinsi bisa dipilih tiga dari kabupaten di wilayahnya. Dan di tingkat pusat bisa dipilih seberapa kebutuhan jumlah anggota di DPR pusat, seleksi dari yang terbaik dari seluruh propinsi. Apakah ini sudah dijalankan?, sepertinya belum. Gus Dur: kumpulan anak TK, anak TK yang uzur.

WIRA
Abah, kucing hitam atau pun kucing putih tak ada bedanya bila tak mampu menangkap tikus. Sistem proporsional Terbuka atau Tertutup pun tak ada bedanya, bila Caleg yang terpilih hanya tunduk kepada Partai, bukan kepada Rakyat yang diwakilinya.

hoki wjy
saya menebak apa yg disampaikan oleh Dini hanya mengira ngira saja ini sama dg seseorang yg menunda membeli mobil listrik karena katanya dia dapat info orang dalam akan ada discont besar buat mobil listrik ternyata setelah sekian lama keluarlah aturan discont yg besar buat mobil listrik maka orang2 memujinya hebat punya info orang dalam namun orang tsb mengatakan dia hanya bergurau saja soal punya info orang dalam karena dia hanya melihat banyak negera memberikan discont besar buat mobil listrik dan Indonesia pasti akan mengikutinya. saya rasa si Dini akan lebih mudah untuk menangkapnya kalau kelak keluar putusan MK yg memutuskan sisitim Pemilu tetap terbuka.dan Si Dini dapat ditangkap dg tuduhan menyebarkan hoax yg membuat kegaduhan politik di Indonesia.

mzarifin umarzain
Pemilu demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat? Bukan dari parpol, oleh parpol, untuk parpol? Terbuka, MK lebih menghargai kemampuan rakyat semua? Tertutup, MK lebih menghargai kemampuan parpol dp rakyat? Pemilu: luber jurdil. Langsung, bersih, rahasia, jujur, adil. Terbuka, lebih langsung rakyat yg menentukan. Tak terkontaminasi oleh tangan2 kotor yg mungkin ada di parpol.

Er Gham
Berapa setoran bacaleg ke partai? Apakah semakin besar, jika dapat nomor bagus? Partai sudah kumpulkan banyak uang dari bacaleg? So, kalau diputus sistem tertutup, partai sudah CUAN. Sekarang pura pura saja ikut protes. Toh, duit sudah masuk kantong. Daftar bacaleg sudah diserahkan ke KPU dan KPUD. Ini negeri dagelan. Jangan terlalu serius.

Pryadi Satriana
YANG PERLU DILAKUKAN PEMERINTAH 1. Memanggil Denny Indrayana untuk memberi klarifikasi terkait "hoaks" yang disebarkannya karena Denny -- menurut saya -- sudah bisa dijerat secara hukum karena menyebarkan "hoaks" yang membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. 2. BILA Denny menyampaikan bukti2 pernyataannya tersebut, Denny sekaligus menyatakan bahwa ia (Denny Indrayana) telah membocorkan rahasia negara. 3. Pemerintah HARUS menanggapi isu yg dihembuskan Denny Indrayana ini secara cepat, profesional -- biarkan pejabat2 negara bicara sesuai kewenangan mereka, jadi ndhak melulu "diborong" Pak Mahfud! - dan transparan dengan semua bukti2 pendukung yang ada. Jangan biarkan isu terus menggelinding dengan 'efek bola salju'-nya. Selamat bertugas! Shalom. Salam. Rahayu.

Rihlatul Ulfa
Pada akhirnya jika sistem proporsional tertutup disahkan, mereka para calon wakil rakyat, akan melakukan serangan-serangan fajar kepetinggi-petinggi partai, orang-orang strategis dalam partai. bukann lagi blusukan mengambil hati para rakyat wong cilik,. pun saat mereka berhasil mendapatkan nomor urut 1 sampai 3 misalnya, itu pasti harus banyak lobby-lobby strategis yg harus dibuat. pun jika berhasil terpilih, wakil rakyat baru itu akan bisa dipastikan sangat akan tunduk pada ketua partai. jadi ruang kendali besar nanti ada di ketua partai, dewan perwakilan rakyat yg baru akan seperti penerima telepon saat lelang berlangsung.

Kholifatul Isnaeni
Saya melihat dari sisi lain: isu ini sengaja dirancang oleh Demokrat untuk mengambil panggung jelang pembacaan putusan MK. Denny Indrayana dan SBY berpantun ria di ruang publik untuk memancing tanggapan pemerintah dan kubu seberang. Apapun putusan MK, Demokrat akan tetap mengais keuntungan. Jika nantinya MK benar-benar memutuskan proporsional tertutup, maka Demokrat berada di garis terdepan di tengah kemungkinan timbulnya "chaos politik". Jika MK memutuskan proporsional terbuka, Demokrat akan tetap mengklaim sebagai pihak yang berjasa menggulirkan isu dan menjadi faktor penekan putusan MK. Jangan lupa, SBY ahli strategi. Tinggal menunggu, apakah umpan SBY kali ini benar-benar membawa berkah bagi Demokrat dan memperkuat posisi tawar AHY, atau hanya jadi angin lewat yang sepoi-sepoi saja.

Jimmy Marta
Saya sebenarnya orang pelupa. Tp mbaca Deni Indrayana, jadi ingat Indrayana Idris. Bosnya mas Dur..... Duh..piye kabare, mas Dur dan mba Inayati....?

Fiona Handoko
selamat sore bpk thamrin. alangkah bijak jika bpk MD cukup menyatakan bahwa info dari denny adalah hoax. Bpk MD tdk perlu terpancing menanggapi denny, hingga harus menyelidiki sumber info di MK. jangan2 seperti kata pantun bpk thamrin. bpk MD "terkena plintir berita berhembus". bpk MD sebaiknya berhati hati akan jebakan batman. mengingat adik ipar presiden ada di MK. bisa timbul kegoncangan politik. yang memang diharapkan terjadi oleh sengkuni2.

Kholifatul Isnaeni
Kabar dari Menteri Bahlil. Inggris akan membangun pabrik battery cell dengan kapasitas 20 gigawatt di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nilai investasinya mencengangkan: Rp 135 triliun. Empat bulan lagi, katanya, sudah groundbreaking. Hmm, bahan bakunya dari mana, apakah dari tambang nikel di Papua? Sumber energi dari mana, apakah cukup green energy lantaran di Bantaeng angin cukup melimpah? Fotoin yah kalau pabriknya sudah benar-benar jadi.

Sumber: