Mahfud MD Minta KPK Tegas Soal Pungli di Rutan, 'Dakwaannya Sama dengan Korupsi!'

JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) yang dikelolanya.

Menurut Mahfud MD, data yang dipegang Dewan Pengawas KPK, pungli tersebut mencapai Rp4 miliar.

BACA JUGA:Mahad Al Zaytun Sesat ? Wamenag Angkat Bicara, Panji Gumilang Diminta Kooperatif Berdialog dengan Ormas Islam

“Hal itu harus dibuka ke publik dan setelah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana,” ujar Mahfud, Selasa 21 Juni 2023.

Namun, Menko Polhukam juga mengakui sejauh ini dirinya belum mengetahui detail kasus tersebut, karena masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan.

Menurut  Mahfud, jika pungli tersebut melibatkan dana yang cukup besar, maka bisa disebut atau dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan.

BACA JUGA:Keras! Ronald Sinaga Lawan Pria Mengaku Tentara yang Tutup Jembatan, 'Di Mana Ada Broron Ada Keributan!'

“Saya belum tahu apakah pungli atau penyuapan. Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up (menaikkan harga), mark down (menurunkan harga), pemalsuan dokumen, pemerasan dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli,” jelas Mahfud.

Mahfud juga menegaskan, pungutan liar adalah korupsi karena perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. 

BACA JUGA:Ledakan di Apartemen Kalibata City Bersumber dari Tempat Laundry

Pada jerat hukumnya, pungli dan korupsi menggunakan pasal dakwaan yang sama.

“Antara pungli dan korupsi itu pasal dakwaannya di dalam hukum sama, cuma biasanya ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan,” tegasnya

Sumber: