Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Tongkat Estafet Pemerintah, Ketum BPP HIPMI: Program Pemerintah Jokowi Harus Dilanjutkan

JAKARTA, DISWAY. ID - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (Ketum BPP) HIPMI, Akbar Himawan Buchari memberikan pandangannya terkait pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai tongkat estafet pemerintahan. 

“Program yang selama ini sudah dijalankan di Pemerintahan Presiden Jokowi harus terus berlanjut. Karena kalau mulai dari awal malah cenderung ada kemunduran," ujar Akbar Himawan Buchari melalui keterangan resminya, Selasa, 12 Juli 2023.

"Saya setuju pernyataan Pak Jokowi bahwa kepemimpinan memang layaknya tongkat estafet,” lanjutnya. 

BACA JUGA:Hati Kedua Operasi Patuh Jaya 2023, Polres Jakbar Tegur 220 Pelanggar Lalulintas

Lebih lanjut, Akbar memandang program seperti bantuan sosial atau bansos menjadi bukti bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk membantu meringankan beban mereka.

Oleh karena itu, program tersebut bisa menjadi salah satu bukti bahwa program Jokowi perlu dilanjutkan oleh pemerintahan sebelumnya. 

Bahkan ini juga turut diamini oleh publik melalui berbagai survei yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merespons hangat dengan program bansos.

“Dari mulai Program Indonesia Pintar yang ditujukan untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu mengejar cita-citanya, hingga Program Jaminan Kesehatan Nasional yang memastikan masyarakat tidak mampu tetap bisa mengakses layanan kesehatan," kata Akbar. 

BACA JUGA:Ahli Hukum Pidana: Shane Lukas Berkontribusi dalam Aksi Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora

"Ini menjadi contoh nyata bahwa Pemerintahan Jokowi mau mengulurkan tangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program hilirisasi yang terus diintensifkan Pak Presiden ini perlu diapresiasi meski IMF Minta pemerintah Indonesia menghapus larangan ekspor komiditas. Gugatan demi gugatan juga Indonesia terus hadapi agat hilirisasi bisa berjalan,” tambah CEO Saka Group yang membidangi bisnis properti, konstruksi, serta properti itu.

Adapun program lainnya yang menurut Akbar juga patut terus didukung dan dilanjutkan di pemerintahan selanjutnya adalah IKN alias Ibu Kota Negara.

Walau ini berarti Jakarta tidak menjadi Ibu Kota tapi program IKN ini penting dalam rangka pemerataan pembangunan sehingga ekonomi tak hanya berpusat di Pulau Jawa semata.

“IKN menjadi bukti bahwa program Presiden Jokowi bersifat inklusif dan tak melupakan masyarakat yang ada di kawasan Timur Tanah Air. Dengan program ini, maka perputaran uang yang biasanya hanya terpusat di Jakarta saja bisa turut terjadi di Timur Indonesia dan ini tentu saja dapat membantu pemerataan kesejahteraan di wilayah tersebut,” jelas Akbar.

BACA JUGA:Kondisi David Ozora jadi Pertimbangan Putusan Vonis Hukuman Mario Dandy dan Shane

Sumber: