Komisi VI DPR RI Dukung Usulan PMN PLN untuk Program Listrik Desa
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung (kanan) saat menyampaikan tanggapan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi PLN, Rabu (20/9). Dirinya mendukung program listrik desa (lisdes) yang dilakukan PLN. Dirinya menilai program lisdes adalah suatu k-pln-
Sehingga, peran PMN untuk membantu PLN menyediakan listrik di seluruh pelosok tanah air sangat krusial.
"Ini adalah bagaimana sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terang seantero Nusantara," ungkapnya.
Darmawan mengatakan, Rp 5.86 triliun dana PMN 2024 telah direncanakan PLN untuk melistriki 2.097 desa dengan potensi pelanggan mencapai 192 ribu pelanggan.
Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 29 ribu kilowatt peak (kWp), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms, dan gardu induk distribusi dengan total kapasitas mencapai 123.390 kiloVolt Ampere (kVA).
Dengan upaya tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) ditargetkan mencapai sebesar 96.19 persen pada tahun 2024.
BACA JUGA:PLN Icon Plus Gandeng TVS Motor Company Indonesia Kembangkan Eksistem Kendaraan Listrik
BACA JUGA:RUPS PLN Tetapkan Jajaran Direksi dan Komisaris Baru
Untuk menyukseskan program ini, sambung Darmawan, PLN telah mengembangkan metodologi pemetaan digital baru bernama Geographic Information System (GIS) agar perencanaan dan eksekusi program Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran.
Dengan GIS, setiap unit induk distribusi dan unit induk wilayah PLN di seluruh Indonesia diharuskan melakukan perencanaan berbasis digital yang komprehensif dan terkonsolidasi secara langsung.
"Metode baru ini membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Dipilih desa yang lebih mudah dijangkau dulu agar ekspansinya lebih cepat. Sehingga segera menciptakan multiplier effect, menyerap tenaga kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T," jelasnya.
Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan rasio elektrifikasi akan mencapai 100 persen di tahun 2025.
Namun, dirinya memberi catatan bahwa biaya investasi untuk membangun infrastuktur kelistrikan di daerah 3T bisa berkali-kali lipat dibanding daerah perkotaan.
Sebagai gambaran, untuk menyambung listrik di daerah perkotaan yang sudah ada JTR biayanya sekitar Rp 1 juta. Tapi di daerah terpencil yang belum ada JTR biayanya bisa melonjak menjadi Rp 25 - 37 juta.
"Jadi, memang secara ekonomi kalau dihitung secara teliti tidak masuk. Tetapi, berkat alokasi PMN ini saudara kita yang belum berlistrik bisa turut menikmati listrik. Sebab itu, kami akan selalu all out menghadirkan listrik ke seluruh Indonesia," pungkas Darmawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
