Indonesia Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjara di Gaza

Indonesia Kecewa DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Gencatan Senjara di Gaza

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi-dok Kemlu-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi  menyatakan kekecewaannya, atas kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB merealisasi resolusi gencatan senjata segera guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina, Jumat 8 Desember 2023.

“Saya sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan dalam mengadopsi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza meskipun lebih dari 102 negara, termasuk Indonesia, ikut mensponsori resolusi tersebut,” ujar Retno dalam cuitannya di platform media sosial X, Sabtu 9 Desember 2023 kemarin.

BACA JUGA:Indonesia Bersama OKI dan Liga Arab Minta DK PBB Keluarkan Resolusi Untuk Atasi Konflik Palestina

Retno menegaskan, bahwa komunitas global tidak bisa terus bergantung pada belas kasihan beberapa negara, dan tidak berdaya menyaksikan kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza.

Sebelumnya, rancangan resolusi DK PBB itu diveto oleh AS pada Jumat 8 Desember 2023, meskipun didukung oleh 13 anggota DK lainnya.

Sementara Inggris, satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.

Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.

BACA JUGA:Menko Polhukam Minta PBB Segera Hentikan Serangan di Palestina

Uni Emirat Arab (UAE), yang mengajukan rancangan tersebut, mengatakan bahwa mereka berupaya menyelesaikan resolusi tersebut segera karena meningkatnya jumlah korban tewas selama perang yang telah berlangsung selama 63 hari.

Guterres pada Rabu 6 Desember 2023 menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk pertama kalinya sejak ia menjabat di posisi puncak organisasi itu pada 2017, menyerukan pembentukan gencatan senjata dan mengatakan bahwa kondisi terkini di Gaza tidak memungkinkan dilakukannya "operasi kemanusiaan yang berarti."

BACA JUGA:Briptu Renita Jadi Polwan Terbaik PBB 2023, Ini Misinya di Luar Negeri

Di lain pihak, Robert Wood, perwakilan AS untuk PBB, mengatakan pemerintahan Joe Biden menggunakan hak veto karena gencatan senjata akan membuat Hamas tetap berkuasa di Gaza.

Sementara itu, sedikitnya 17.000 orang Palestina telah tewas dan lebih dari 46 ribu lainnya terluka di Gaza akibat serangan udara dan darat Israel secara terus menerus, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Sekitar 70 persen dari jumlah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak, dan sekitar 1,8 juta warga telah mengungsi ke wilayah yang lebih aman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: