Massa Gertak Desak KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA, DISWAY.ID-- Massa mengatasnamakan Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (Gertak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 11 Desember 2023.

Dalam aksi tersebut, mereka meminta KPK untuk kembali mengusut kasus korupsi e-KTP yang diduga terdapat aliran dana kepada Ganjar Pranowo. 

Oleh karena itu, sejumlah massa itu mendesak KPK segera memeriksa Ganjar Pranowo yang kala itu menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI.

BACA JUGA:Setelah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto Bakal Kunjungi IKN

Berdasarkan fakta sidang, Setya Novanto menyebut Ganjar turut menerima uang suap senilai USD500 ribu atau setara Rp7,5 miliar.

"Keterangan Setya Novanto pada saat di persidangan sempat heboh karena menyebutkan secara gamblang nama Ganjar Pranowo yang ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP," Koordinator Aksi Gertak Amril di depan Gedung KPK, Senin.

Amril mengatakan keterangan Setya Novanto itu diperkuat oleh mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin. 

Dalam persidangan yang digelar pada 4 April 2018 lalu, Nazaruddin mengaku melihat Ganjar menerima dana korupsi e-KTP. 

Nazaruddin mengatakan kala itu Ganjar menolak dana 150.000 dolar AS dan meminta agar disamakan menjadi 500.000 dolar AS.

BACA JUGA:Elektabilitas Prabowo-Gibran Melejit Hingga 45,6% di Survei Terbaru LSI

Amril menambahkan dalam persidangan itu Nazaruddin kemudian memenuhi permintaan tersebut dan uang senilai 500.000 dolar AS itu diterima oleh Ganjar. 

"Atas permasalahan ini, kami dari Mahasiswa Dan Pemuda, meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas dan membuka serta melanjutkan kembali Proses Penyidikan Skandal Korupsi e-KTP, supaya kasus ini semakin terang terungkap. 

Ia menilai KPK seharusnya tidak berhenti mengungkap kasus korupsi e-KTP sampai tuntas dan menyeret seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya hal itu menjadi tantangan besar bagi KPK untuk berani memanggil dan mengungkap keterlibatan Ganjar sesuai pernyataan Setnov dan Nazaruddin.

Amril meminta agar KPK tidak tebang pilih dan menangkap seluruh pihak-pihak yang menerima aliran dana dalama kasus tersebut. Terlebih, kata dia, kasus ini telah merugikan negara dan meruntuhkan kepercayaan publik.

Sumber: