Usai Mundur, Ini Opini Mahfud MD Soal Soliditas Kabinet Jokowi

Usai Mundur, Ini Opini Mahfud MD Soal Soliditas Kabinet Jokowi

Mahfud MD bertemu presiden Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung. --BMBI Setpres.

JAKARTA, DISWAY.ID-- Usai resmi mengundurkan diri, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meyakini pemerintah bisa menjaga soliditas kabinet meskipun dirinya sudah tidak lagi di dalamnya.

“Ya tentu-lah, itu kan pemerintah pasti bisa meng-handle itu, soliditas kabinet,” ujar Mahfud melalui keterangan tertulisnya, usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.

BACA JUGA:Viral Penerima Bansos PKH di Purbalingga Diminta Pilih Ganjar-Mahfud, Tanggapan TKN Prabowo-Gibran Mak Jleb

Hal tersebut disampaikan Mahfud, saat ditanya apakah  Kabinet Indonesia Maju akan tetap solid usai dirinya mengundurkan diri dari jabatan menteri.

Mahfud menyatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi  tidak berbicara soal sidang-sidang kabinet. Keduanya hanya bicara masa-masa saat pertama kali baru bekerja di kabinet dan bersenda gurau.

“Tadi bergurau saja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apapun itu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet. Bicara (tentang) saya dengan Pak Jokowi,” ungkap Mahfud.

BACA JUGA:Mahfud Mundur dari Kabinet, Tom Lembong: Buruk Buat Negara

Selain itu, Mahfud  enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain.

Hal itu diutarakan Mahfud saat dimintai tanggapannya apakah dia berharap pengunduran dirinya sebagai menteri diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres 2024.

“Ndak, saya tidak (mau). Kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan silakan,” tegas Mahfud.

BACA JUGA:Mahfud MD Beberkan Respons Jokowi Saat Dirinya Pamit Mundur dari Menko Polhukam

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 dalam Pilpres 2024 menyatakan ingin mundur dari jabatan menteri guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: