Viral Penerima Bansos PKH di Purbalingga Diminta Pilih Ganjar-Mahfud, Tanggapan TKN Prabowo-Gibran Mak Jleb

Viral Penerima Bansos PKH di Purbalingga Diminta Pilih Ganjar-Mahfud, Tanggapan TKN Prabowo-Gibran Mak Jleb

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid-TKN Prabowo-Gibran-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Sebuah video yang menampilkan pengakuan warga penerima Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Purbalingga yang dipaksa mencoblos pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD viral di media sosial.

Video pengakuan warga Purbalingga penerima Bansos itu salah satunya diunggah oleh akun X @PartaiSocmed. Dalam cuitannya, Partai Socmed menyebut penyaluran bansos itu juga disertai ancaman untuk memilih Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.

BACA JUGA:Ribut-Ribut Peserta Kampanye Ganjar-Mahfud Ngaku Diberi Rp 10 Ribu, TPD Ungkap Faktanya

"Lagi dan lagi Bansos PKH digunakan untuk memaksa rakyat memilih Ganjar-Mahfud dengan disertai ancaman. Begini masih pada heran Mensos yg kader PDIP tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos," cuit PartaiSocmed dalam akun X, dikutip, Jumat, 2 Februari 2024.

Dalam video yang diunggah @partaisocmed, sosok wanita yang diduga penerima bansos itu mengaku ditempatkan dalam satu ruangan khusus ketika hendak mengambil bantuan. 

Selama diruangan tertutup itu, kata dia, para penerima bansos PKH juga diminta untuk mengumpulkan ponselnya masing-masing. Dalam kondisi itulah ia menyebut diberikan arahan untuk memilih Ganjar-Mahfud. 

"Sopo wonge sing dapet PKH ora nyoblos Ganjar, PKH ne pada dicabuti (Jika penerima PKH tidak memilih Ganjar, maka PKH akan dicabut)," ujar wanita dalam video tersebut.

BACA JUGA:Terima Kasih dan Maaf, di Antara 3 Hal yang Disampaikan Mahfud MD ke Jokowi

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Nusron Wahid rupanya enggan ambil pusing.

Ia malah menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya.

Ia pun menyinggung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Pasalnya ia menyebut selama ini kubu Ganjar-Mahfud paling sering bersuara agar proses penyaluran Bansos untuk tidak politisasi.

Sementara kasus tersebut justru terjadi di wilayah Purbalingga yang notabenenya dipimpin oleh kader PDI Perjuangan. 

"Biarkan rakyat yang menilai. Itu namanya maling teriak maling. Hayo, siapa yang curang ternyata," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads