Ramai Bansos Nyaris Rp 500 T Dikaitkan Pemilu 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Ungkap Anggarannya
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan bantuan sosial merupakan program APBN. -tangkapan layar-
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran bansos berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA:Gantikan Mahfud MD, Tito Karnavian Ditunjuk Jadi Plt Menkopolhukam
“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani belum lama ini.
Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Adapun mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Program seperti PKH dan Kartu Sembako disalurkan melalui Kementerian Sosial.
Sedangkan bantuan pangan dalam bentuk beras oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
BACA JUGA:Addin Jauharuddin Terpilih Aklamasi Gantikan Gus Yaqut sebagai Ketua Umum GP Ansor
Diungkapkan Sri Mulyani, Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun dan pada 2024 dinaikkan sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun.
“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” jelas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: