Suara PSI Melonjak, Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi: Tak Masuk Akal!
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat bertandang ke markas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023-Dokumentasi Giring Ganesha-
JAKARTA, DISWAY.ID - Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai tidak masuk akal oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi.
Oleh karena itu mereka meminta kepada seluruh partai politik untuk melayangkan hak angket ke DPR RI.
Sebagaimana diketahui, PSI sendiri mengalami kenaikan jumlah suara yang sangat signifikan dalam enam hari terakhir.
BACA JUGA:Bisnis Tambang Bahlil Diungkap Jatam di Tengah Tudingan Isu Fee IUP Miliaran Rupiah
BACA JUGA:Bukan Kaftan, Outer dan Gamis Pompom Jadi Tren Outfit Ramadhan 2024
Partai politik yang identik dengan bunga mawar itu mendapatkan 400 ribu suara dalam waktu yang cepat.
Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Senin, 4 Maret 2024 pukul 16.00 WIB, total suara PSI sudah mencapai 2.404.307 atau 3.13 persen.
Tentunya membuat PSI mendekati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang telah di latur dalam Undang-undang, yakni sebesar 4 persen.
Hal ini dinilai oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sangat aneh mengingat dalam pantauannya pada hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin 26 Fanruari 2023, suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
BACA JUGA:Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD DKI Jakarta Sesuai Ketentuan PP 17 Tahun 2018
“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan melalui keterangannya, Senin, 4 Maret 2024.
Sebelumnya, Hailili Hasan mengaku pihaknya telah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan dan penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.
Menurutnya, masalah tersebut perlu di persoalkan karena dapat menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
