Ray Rangkuti Akui Curiga Dengan Lonjakan Suara PSI

Ray Rangkuti Akui Curiga Dengan Lonjakan Suara PSI

Pengamat politik, Ray Rangkuti -Intan Afrida Rafni-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyebutkan, adanya ketidakwajaran pada lonjakan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024. 

Oleh sebab itu, dengan adanya lonjakan tersebut, Ray Rangkuti mendorong pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghentikan total Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

BACA JUGA:Ahmad Sahroni Sentil KPU dan Bawaslu Soal Suara PSI Secara Melejit, 'Jangan Cuma Diem Aja, Ngapain!'

Dia menyebutkan bahwa Sirekap telah menimbulkan kerusuhan, sehingga dia menyarankan kepada KPU untuk menayangkan hasil perhitungan suara secara manual agar memudahkan para calon anggota legislatif (Caleg) dalam memantau perolehan suara di masing-masing melalui C Hasil.

“Saya belum bisa pastikan kenaikan suara PSI sebagai penggelembungan, tapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar, apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar, ini masih perlu dicermati,” ujar Ray Rangkuti melalui keterangannya, Selasa, 5 Maret 2024.

BACA JUGA:Polemik Penggelembungan Suara PSI Tak Berujung, KPU Salahkan Teknologi OCR di Sirekap

Sebagai informasi, kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu dianggap sebagai kesengajaan atau kesalahan teknis. 

Akan tetapi, jika memang jumlah suara meningkat karena kesengajaan, maka hal itu akan menjadi bahaya yang besar. 

Sementara itu, jika persoalan teknis maka yang bermasalah adalah mesin Sirekap belum berjalan dengan baik.

BACA JUGA:PPP Minta Operasi Penggelembungan Suara PSI Dihentikan

Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

“Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif,” imbuhnya. 

Selain mengusulkan pemberhentian total Sirekap, Ray Rangkuti berpendapat agar tidak terjadi kekacauan dan potensi kecurangan pada perhitungan berjenjang, seperti di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

BACA JUGA:Pengamat Sebut Lonjakan Suara PSI Perlu Dikawal dan Dikritisi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: