bannerdiswayaward

Pengamat Kritik Kapolda NTB Terlibat dalam Urusan Tambang

Pengamat Kritik Kapolda NTB Terlibat dalam Urusan Tambang

Pengamat politik Ray Rangkuti melayangkan kritik tajam kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Hadi Gunawan yang dinilainya terlalu jauh terlibat dalam urusan izin pertambangan rakyat (IPR) di daerah tersebut.-dok disway-

MATARAM, DISWAY.ID - Pengamat politik Ray Rangkuti melayangkan kritik tajam kepada Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol Hadi Gunawan yang dinilainya terlalu jauh terlibat dalam urusan izin pertambangan rakyat (IPR) di daerah tersebut.

Kritik itu muncul setelah pernyataan Irjen Pol Hadi Gunawan dalam sebuah wawancara yang menyebut dirinya kini lebih fokus mengurus sektor tambang.

Menurut Ray, langkah tersebut tidak tepat secara prosedural dan justru memperlihatkan betapa mendesaknya kebutuhan reformasi di tubuh kepolisian.

BACA JUGA:Cara Paling Aman Terima Saldo DANA Gratis Rp135.000 ke Nomor WA Kamu, Cair ke Dompet Digital

BACA JUGA:Pertamina Pastikan BBM Subsidi Pertalite dan Biosolar Tersedia di SPBU Lubuk Linggau dan Siap Melayani Masyarakat

“Jelas menurut saya secara prosedural enggak tepat. Memperlihatkan kepada kita betapa reformasi Polri sudah sangat urgen. Bagaimana kok polisi mengurus izin tambang,” kata Ray saat ditemui di Mataram, Sabtu 4 Oktober 2025.

Ia menilai, Polda NTB seharusnya introspeksi diri di tengah maraknya kasus yang menyeret institusinya, seperti kematian dua anggota polisi yaitu Brigadir Nurhadi dan Brigadir Esco. Juga insiden pembakaran kantor DPRD NTB saat demo menolak tunjangan DPR.

“Ini peringatan besar kalau sampai di daerah kantor DPRD dibakar, kantor polisinya dirusak, ini polisi harus intropeksi diri,” kata dia.

BACA JUGA:Detik-Detik Prajurit TNI AL Gugur saat Terjun Payung, Parasut Alami Kendala

BACA JUGA:Sosok Keren Fermin Aldeguer, Rookie Spanyol yang Hancurkan Rekor sebagai Juara MotoGP Mandalika 2025!

Menurut Ray bahwasanya pengelolaan tambang bukanlah bagian dari tugas kepolisian, melainkan tugas pemerintah dalam hal ini Eksekutif.

“Semuanya itu itu wilayah eksekutif, bukan wilayah polisi. Polisi hanya menegakkan aturan keamanan,” tegasnya.

Ray berharap pernyataannya ini mendapat perhatian khusus dari Kapolri di tengah proses pembentukan tim reformasi internal.

“Mudah-mudahan ini menjadi atensi Kapolri,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads