Terancam Diblokir AS, CEO TikTok Tolak RUU Parlemen!

JAKARTA, DISWAY.ID – Parlemen AS disorot dalam isu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memblokir TikTok.

CEO TikTok Shou Zi Chew, yang berada di Capitol Hill pada hari Kamis untuk bertemu dengan anggota parlemen, telah mengindikasikan bahwa perusahaan akan menentangnya.

“Tidaklah mungkin untuk melakukan apa pun sesuai undang-undang tersebut, sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut,” kata kepala eksekutif tersebut dikutip dari CBS News.

“Ini akan menyebabkan pelarangan aplikasi tersebut di negara tersebut,” ucapnya.

BACA JUGA:Masjid Nur Setiasih di SPBU Kalimalang Viral di Tiktok, Banyak Kajian Selama Ramadhan

Upaya sebelumnya untuk membatasi TikTok secara luas di AS belum berhasil.

Kasus terbaru berasal dari Montana yang mengeluarkan larangan langsung pada tahun lalu.

Seorang hakim federal untuk sementara waktu memblokir undang-undang tersebut agar tidak berlaku pada bulan Januari, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional.

Masyarakat Amerika bisa kehilangan akses ke TikTok dalam beberapa bulan jika rancangan undang-undang yang memaksa perusahaan induknya, ByteDance, yang berbasis di Beijing, untuk menjual sahamnya, ditandatangani menjadi undang-undang.

Namun potensi itu bergantung pada apakah RUU tersebut dapat mengatasi sejumlah rintangan.

BACA JUGA:CEO Meta, X, TikTok Dikecam Parlemen AS, Bahaya Kejahatan Seksual di Platform Sosial Media Terhadap Anak dan Remaja

Anggota parlemen telah lama mencoba mengatur platform ini karena hubungan AS dengan Tiongkok.

Mereka berpendapat bahwa hal ini mengancam keamanan nasional karena pemerintah Tiongkok dapat menggunakan TikTok untuk memata-matai orang Amerika atau menggunakannya sebagai senjata.

AS khawatir TikTok diam-diam mempengaruhi publik Amerika dengan memperkuat atau menekan konten tertentu.

 

TikTok telah berulang kali menyatakan akan menolak permintaan data warga Amerika dari pemerintah Tiongkok.

Hal ini juga mengacu pada “Proyek Texas,” sebuah inisiatif yang dimulai TikTok pada tahun 2022 untuk melindungi data pengguna Amerika di server di AS dan mengurangi ketakutan anggota parlemen.

BACA JUGA:CEO TikTok: Saya Orang Singapura!

Jual TikTok atau Blokir

DPR AS mengeluarkan keputusan yang memberi ByteDance pilihan.

Jual TikTok dalam waktu enam bulan, atau kehilangan akses ke aplikasi dan layanan hosting web di AS.

BACA JUGA:Shopee, TikTok, Tokopedia, dan Lazada, Mana E-Commerce Pilihan Brand Lokal dan UMKM?

DPR AS Mengulur Waktu

Tampaknya Senat tidak terburu-buru untuk mengirimkan RUU tersebut kepada Presiden Biden, yang baru-baru ini menyatakan akan menandatanganinya.

Sejumlah senator mencatat bahwa majelis tinggi bergerak lebih lambat dibandingkan majelis tinggi lainnya, yang meloloskan undang-undang tersebut hanya delapan hari setelah diperkenalkan.

“Kita diminta untuk tidak melakukan sesuatu dengan cepat, jadi saya akan berpikir berbulan-bulan,” kata Senator Kevin Cramer, anggota Partai Republik dari North Dakota , kata Rabu saat ditanya kronologinya.

Pada hari Kamis, Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon mengatakan dengan tegas bahwa DPR tidak terburu-buru.

"Banyak kesalahan terjadi jika Anda terburu-buru tanpa memikirkan implikasinya,” tuturnya.

BACA JUGA:Gara-gara Sengketa Lisensi, Lagu Taylor Swift hingga BTS Bakal Dilarang Masuk TikTok?

Senator Mark Warner, seorang Demokrat dari Virginia, mengatakan pada hari Kamis pihaknya mendukung RUU tersebut setelah disahkan di DPR

Dia mengatakan dia juga telah melakukan “pembicaraan awal” dengan Ketua Komite Perdagangan Senat Maria Cantwell, yang panelnya kemungkinan besar harus menyetujui tindakan yang membatasi TikTok.

Cantwell belum mendukung RUU tersebut dan menyatakan bahwa RUU tersebut mungkin tidak akan lolos dari pengawasan hukum.

“Saya akan berbicara dengan rekan-rekan saya di Senat dan DPR untuk mencoba menemukan jalan ke depan yang konstitusional dan melindungi kebebasan sipil,” kata politisi Partai Demokrat dari Washington itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Para kritikus mengatakan RUU tersebut melanggar hak Amandemen Pertama 170 juta orang Amerika di TikTok dengan menghapus platform yang mereka gunakan untuk mengekspresikan diri, mendapatkan informasi, dan berkomunikasi.

Beberapa senator mengatakan mereka ingin melakukan perubahan pada RUU DPR.

Versi yang diamandemen kemudian harus diajukan kembali ke majelis rendah jika lolos di Senat.

BACA JUGA:Menduduki Nomor 1, Puspenpol Sebut Prabowo Subianto Dominasi TikTok Dalam Debat Pilpres 2024

Apa jadinya jika RUU TikTok disahkan Senat?

Jika RUU DPR menjadi undang-undang, maka mendistribusikan aplikasi yang dikembangkan oleh ByteDance, anak perusahaannya, dan perusahaan lain akan menjadi ilegal, kecuali perusahaan tersebut melepas aplikasi tersebut dalam waktu 180 hari.

Penjualan TikTok menghadapi tantangan tersendiri.

Aplikasi ini pasti memiliki label harga bernilai miliaran dolar, yang hanya mampu dibeli oleh sedikit perusahaan atau investor.

Kesepakatan dengan raksasa teknologi mana pun yang memiliki sumber daya keuangan kemungkinan besar akan menemui hambatan antimonopoli.

Dan, penjualan apa pun memerlukan persetujuan Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok mengatakan mereka menentang penjualan paksa.

Batas waktu enam bulan untuk menjual atau melarang TikTok juga dapat diperpanjang di tengah perselisihan hukum.

 

Sumber: cbs news