Prabowo Ingin Rangkul PPP, Begini Reaksi Hasto Kristiyanto
Prabowo ingin Rangkul PPP, Hasto: Itu Karena Kesadaran Sejarah!-disway.id-
JAKARTA, DISWAY. ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara, terkait wacana Prabowo-Gibran ingin merangkul semua pihak, termasuk PPP.
" Kalau Pak Prabowo juga bersama-sama untuk membantu PPP, ya artinya karena kesadaran sejarah," kata Hasto dikutip pada Selasa, 26 Maret 2024.
Menurut Hasto, hal itu sejalan dengan PDIP yang memiliki sejarah panjang bersama partai berlambang Ka'bah tersebut untuk membantunya tembus ke parlemen.
BACA JUGA:Gerindra Sebut Pernyataan Hasto Soal 'Bansos Effect' Seperti Nyinyiran Nenek-nenek
BACA JUGA:Heboh! Bobby Nasution Nyamar Jadi Pengunjung, Tutup Paksa Klub Malam yang Buka Saat Ramadan
" Kami khawatir dengan PPP, maka Sabtu pagi kemarin saya bertemu dengan mas awi dari PPP, dan kami memberikan bantuan-bantuan," imbuhnya.
Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebut, bahwa pihaknya telah membantu PPP sejak perhitungan suara pertama dan mengajak untuk bersama-sama di pusat data PDIP.
" Bahkan bahkan sejak pemilu tahun 2019 pihaknya diperintahkan oleh Megawati Soekarnoputri untuk membantu PPP karena ini adalah amanah dari Kyai Maimoen Zubair," tegas hasto.
Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) itu menegaskan, bahwa PDI Perjuangan tidak ingin sejarah Partai Ka'bah dihilangkan di dalam sejarah Republik Indonesia.
BACA JUGA:3 Tersangka TPPO Modus Magang ke Jerman Tidak Ditahan, Hanya Wajib Lapor
BACA JUGA:Peneriman Polri 2024 Resmi Dibuka, Ini Link dan Syarat Pendaftarannya, Dijamin Gratis!
Lebih lanjut, Hasto menyindir Presiden Jokowi yang memiliki legacy untuk menghilangkan PPP dalam sejarah. Padahal Partai Kabah memiliki peran yang sangat penting jauh sebelum kemerdekaan.
Hal itu dikarenakan oleh operasi politik yang luar biasa yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada dalam sisi-sisi gelap kekuasaan.
Maka dari itu, PDIP menghimbau kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk benar-benar mengedepankan sikap kenegarawan. Dalam proses hukum yang diajukan itu untuk Ganjar Mahfud dan juga PPP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: