Kasus Plagiarisme Skripsi Mahasiswa UMP, Pakar P2G: Hilangnya Etika dan Integritas Akademik

"Indonesia termasuk negara mewajibkan (publikasi) dan menjadi gila-gilaan untuk memperjuangkan Scopus dengan berbagai cara."

Bahkan, peneliti harus merogoh kocek puluhan juta demi menerbitkan jurnal yang terindeks dengan Scopus.

Padahal sebaliknya, kampus-kampus luar negeri sudah banyak yang tidak mewajibkan publikasi Scopus.

BACA JUGA:Mengandung Muatan Kekerasan, Kemendikbudristek Tarik Panduan Sastra Masuk Kurikulum

BACA JUGA:Mekanisme PPDB DKI Jakarta Jenjang SMP dan SMA Sederajat, Nilai Rapor Syarat Wajib

Oleh karena itu, lanjut Rakhmat, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dirjen Dikti Kemendikbudristek) perlu mengatasi polemik ini hingga ke akar.

"Selagi tidak dibenahi akar masalahnya dalam bentuk regulasi kebijakan, dalam bentuk surat keputusan Dirjen Dikti atau Permendikbud, ini akan terus berulang," tandasnya.

Ia pun memberikan contoh kasus plagiarisme yang pernah terjadi di lingkup perguruan tinggi.

"Sebelumnya sudah pernah terjadi kasus dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nasional Jakarta, dan sebelumnya juga ada kasus dosen Indonesia di Amerika," bebernya.

"Sekarang misal kampus UMP, nanti lama kelamaan akan muncul kasus-kasus yang baru lagi. Selalu akan muncul berulang karena akar masalahnya tidak diselesaikan."

BACA JUGA:Contoh Format Laporan Guru Piket PMM yang Benar, Referensi agar Tulisan Lebih Valid dan Rapi

BACA JUGA:Apakah Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024 Libur Sekolah? Cek SKB 3 Menteri

Oleh karena itu, ia menilai perlunya reformasi kebijakan terkait dengan publikasi agar kasus ini tidak terulang kembali.

Dalam reformasi kebijakan ini, ia menenkankan pentingnya memperkuat mekanisme kontrol.

Pasalnya, mekanisme kontrol saat ini masih lemah.

Sumber: