Tapera Ditunda, Komisi V DPR RI: Memalukan Jika Subsidi Dilakukan oleh Rakyat Bukannya Negara

JAKARTA, DISWAY.ID – Aksi penolakan terhadap program pemerintah yang akan menggulirkan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera akhirnya membuahkan hasil.

Pasalnya Basuki Hadimuljono yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera mengatakan bahwa pemerintah juga tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) apabila memang dinilai belum siap.

Salah satu yang mempertanyakan program Tapera adalah Irine Yusiana Raba Putri yang merupakan anggota Komisi V DPR RI Fraksi DPI P.

BACA JUGA:Syarat dan Cara Daftar PPG Daljab 2024 Lewat SIMPKB, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan

BACA JUGA:Kejagung Sita 6 Rumah dan Apartemen Mewah Milik Surya Darmadi Terpidana Penyerobotan Lahan Sawit Tanpa Izin

Irene mengatakan bahwa sangat memalukan jika subsidi dilakukan oleh rakyat bukannya negara.

Hal tersebut karena dari menurut Irine penjelasaan dari beberapa menteri mengatakan jika warga yang tidak membutuhkan lagi rumah atau yang telah memiliki rumah juga wajib dikenakan pemotongan gajinya.

Apabila mereka tidak membutuhkan dan mengambil rumah maka tabungan mereka akan mensubsidi warga yang membutuhkan.

Irine menjelaskan bahwa subsidi tersebut bukanlah kewajiban warga negara, namun kewajiban sebuah negara untuk mensubsidi rakyatnya.

BACA JUGA:Larang Kampanye Pilkada 2024 Pakai Fasilitas Milik NU, Gus Yahya: Tidak Boleh untuk Politik!

BACA JUGA:Mengenal Sosok Gudfan Arif, Calon Bos Tambang PBNU yang Juga Pengusaha Batu Bara

“Ini merupakan bentuk ketidak mampuan negara dalam memberikan subsidi pada rakyatnya dengan mengulirkan program Tapera,” tambahnya.

Sedangkan masyarakat Tanah Air sendiri juga mempertanyakan bahkan banyak yang menolak program Tapera.

Penolakan ini salah satunya dengan digelar demo besar-besaran oleh buruh pada Kamis 6 Juni lalu.

Sumber: