Rocky Gerung Sebut Prabowo Subianto Pilih Benahi Semua yang Mangkrak di Era Jokowi, Ini Alasannya

Program makan siang gratis disebutnya sudah memiliki perhitungan dan rancangan mekanisme pelaksanaan yang terstruktur serta jelas.

BACA JUGA:Rocky Gerung Menduga Kasus Korupsi Timah Ada Peran 'Para Bintang': Jangan Disembunyikan!

Pendapat lain datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira soal program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Program makan siang gratis dikatakan dapat berdampak pada peningkatan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) baru dan pajak untuk warga kelas menengah. 

Justru efek dari program makan siang grtais ini akan cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Proyeksi defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial," kata Bhima dalam keterangannya, Kamis, 29 Februari 2024.

Lebih lanjut. Menurut Bhima, itukan tentu berimbas ke peningkatan penerbitan SUN baru. Dan jika dibiayai dari pajak maka akan menyasar masyarakat kelas menengah, dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan.

BACA JUGA:Nadiem Makarim Minta Tambahan Anggaran 2025 Sebesar Rp25 Triliun, Buat Apa Saja Sih?

Pria Alumnus Universitas Bradford, Inggris itu mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah bukan tanpa risiko. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada tekanan daya beli. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat. 

"Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah makin sulit," ujarnya. 

Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia. 

"Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN," imbuhnya.

Sumber: